JAKARTA: Meski perekonomian dunia mengalami tekanan akibat ketidakstabilan global, perekonomian Indonesia justru memasuki fase ekspansi.Anggito Abimanyu, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM menilai fase ekspansi dalam perekonomian Indonesia ditopang oleh perekonomian domestik yang akan tetap tumbuh walaupun lingkungan global sedang mengalami kontraksi.Meski eksternal melambat, lanjutnya, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III/2011 relatif tinggi, yakni mencapai 6,5%.Sementara itu, perekonomian dunia diperkirakan melemah ke level lebih rendah dari 4% sampai akhir tahun ini."Kondisi eksternal memang melambat, tapi perekonomian kita didorong oleh government spending, konsumsi domestik dan investasi yang semakin membaik," ujar Anggito, hari ini.Per Oktober 2011, cadangan devisa Indonesia mencapai US$113,96 miliar. Sementara itu, rasio utang tercatat sebesar 26% terhadap PDB (produk domestik bruto), sedangkan rasio investasi diperkirakan mencapai 24,6% terhadap PDB.Tingkat inflasi juga berada dalam level yang terkendali, yakni mencapai 4,42% (year on year) pada Oktober lalu.Inflasi diperkirakan akan tetap rendah seiring ketetapan pemerintah untuk tidak menaikkan TDL dan harga BBM pada tahun depan, namun, kenaikan harga beras menjadi ancaman serius terhadap inflasi tahun depan.Menurut Anggito, kondisi makro ekonomi saat ini lebih baik dibandingkan kondisi 2008-2009, karena memiliki cadangan devisa yang cukup tinggi, rasio utang yang aman, pasar SBN yang cukup dalam dan efisien, serta arus investasi portofolio dan FDI yang masih menunjukkan geliat."Namun ini belum cukup memadai untuk menghadapi krisis, investasi masih terhambat infrastruktur, IPO [initial public offering] masih sangat minim, dana jangka panjang juga terbatas," katanya.Meski saat ini pemerintah sudah membentuk Crisis Manajemen Protokol (CMP), UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan UU APBN yang mencakup mitigasi krisis, Anggito menegaskan pentingnya menyusun paket krisis yang lebih komprehensif."Instrumen ini belum memadai, CMP itu belum mencakup instansi di luar pemerintah dan BI, seperti unsur penegak hukum dan DPR. Selain itu UU JPSK [Jaring Pengaman Sistem Keuangan] juga penting sebagai payung pencegahan krisis," jelasnya.Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menuturkan pemerintah merespons ketidakstabilan ekonomi global dengan menyusun langkah antisipasi krisis melalui pembentukan safety net, baik di sektor finansial maupun nonfinancial."Bukan semata-mata JPSK, di tingkat global ada beberapa inisiatif program terkait financial safety net, misalnya dalam kerangka IMF, World bank, dan beberapa bank internasional lainnya.Kerangka regional juga sudah dibentuk CMIM [Chiang Mai Initiative Multilateralization] yang mulai dioperasionalisasikan pada tahun ini," papar Mahendra.Selain itu, tambah Mahendra, cadangan resiko fiskal yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar Rp15,8 triliun dapat digunakan untuk mengantisipasi perubahan asumsi makro dan risiko krisis pangan. "Ini katup pengaman krisis di konteks nasional. JPSK akan terus didorong dan akan kami reintroduce ke DPR dalam waktu singkat," jelasnya. (Ana Noviani/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
