JAKARTA: Pemerintah akan memberi dana dukungan pembangunan ruas tol Samarinda-Balikpapan, Kalimantan Timur, sekitar 40% dari nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp6,2 triliun.
Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ahmad Ghani Ghazali mengatakan bantuan diperlukan untuk meningkatkan kelayakan ruas tol sepanjang 99,02 km tersebut.
Pasalnya, ruas itu merupakan salah satu proyek yang akan ditawarkan pemerintah kepada swasta dengan skema public private partnership.
Bantuan tersebut, menurutnya, berupa pinjaman dari luar negeri dengan penggantian dana APBN. Menteri PU saat ini telah meminta dukungan Bappenas untuk mencari dana bagi pembangunan ruas tersebut.
“Pemerintah akan memberi dukungan 40% karena nilai investasinya besar tapi kelayakan masih rendah,” ujar Ghani dihubungi Bisnis di Jakarta hari ini, tanpa merinci seberapa rendah kelayakannya.
Dukungan yang akan diberikan pemerintah, menurutnya, dalam bentuk pembangunan sebagian konstruksi seperti halnya tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan ruas Cisumdawu.
Namun pembangunan konstruksi tersebut, menurut Ghani, baru akan dimulai setelah pinjaman telah didapatkan dan proses pembebasan tanah yang saat ini sedang berjalan, telah diselesaikan.
“Pembangunan tunggu loan dan tanah. Sekarang fokus kepada pembebasan lahan dulu yang sedang dilakukan pemda dan pemprov,” katanya.
Sementara itu, terkait polemik lahan tol yang terganjal ijin dari Kementerian Kehutanan karena memangkas Tamah Hutan Raya Bukit Seoharto sepanjang 24 km dan Hutan Lindung Sungai Win (HLSW) 8 km, menurut Ghani, hal tersebut masih bisa diatur.
“Kajian akan lewat mana sudah ada tersendiri. Bila memang harus menghindari bisa dibelokan, kalau bisa lewat situ ya lewat,” kata dia.
Yang pasti, sambungnya, proses pembangunan ruas tersebut tetap akan berjalan karena Menteri PU telah menetapkannya dalam Surat Keputusan. Apalagi ruas tersebut merupakan salah satu proyek yang masuk dalam koridor ekonomi nasional.
Dalam SK tersebut salah satunya Menteri Pekerjaan Umum meminta bantuan Bappenas untuk mencari pinjaman (loan) dari luar negeri yang nantinya akan diganti dengan dana APBN.
Sementara itu, Dirjen Bina Marga Djoko Murjanto mengatakan pihaknya dan Kementerian Kehutanan telah menawarkan kepada Gubernur untuk memindahkan trase tol melalui pinggir hutan.
Namun sayangnya Gubernur masih bersikeras agar jalur tol tetap membelah hutan agar kelayakannya bisa lebih baik. “Sudah ditawarkan untuk lewat pinggir, tapi Gubernur tidak mau,” ucapnya.
Sebelumnya, Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Kehutanan Darori mengatakan penolakan pihak kehutanan didasarkan pada fragmentasi hutan.
“Namun alternatifnya bisa melalui bagian timur yang berbatasan dengan tanah rakyat.”
Hanya saja pembangunan tidak mungkin dilakukan dipinggir hutan karena hasil studi kelayakan dan perencanaan pembangunan jalan tol, keputusannya akan membelah hutan.
Pembangunan jalan tol Samarinda-Balikpapan dengan total 99,02 km tersebut terdiri dari empat paket. Pertama adalah paket pengerjaan mulai Balikpapan hingga Samboja sepanjang 25,4 km. Kedua ruas Samboja-Palaran sepanjang 45,6 km.
Paket ketiga ialah Samarinda dari titik Palaran hingga Jembatan Mahkota II sepanjang 16,9 km. Keempat jalan lingkar Balikpapan – Bandara Sepinggan sepanjang 11,12 km. (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
