JAKARTA: Pemerintah daerah diminta mensinkronkan program di wilayahnya sesuai Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dicanangkan pemerintah pusat.
Direktur Bidang Perimbangan Keuangan Daerah Financial Reform Institute M Husni Thamrin mengatakan hal tersebut perlu dilakukan agar pemerintah daerah (pemda) dapat menyesuaikan rencana anggaran daerah sesuai pembangunan MP3EI di koridornya masing-masing. “Komitmen ini [MP3EI] bukan hanya antara pemerintah pusat, BUMN, dan swasta. Pemda pun harus terlibat dan mengantisipasi sehingga anggaran modal daerah dapat sesuai dengan platform besar ini,” ujarnya. Dia mencontohkan ketika pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur bandara atau pelabuhan, maka pemda harus mengambil bagian agar pembangunan di daerahnya mendukung konsep MP3EI tersebut. Tentu saja hal tersebut harus didukung dan bermanfaat bagi usaha kecil dan menengah yang ada di daerah. “Dengan terbangunnya Bandara atau Pelabuhan, tentu pengusaha daerah dan pemda harus bisa memanfaatkan untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah,” tuturnya. Begitu pula untuk koridor sumatera yang banyak mengembangkan sektor perkebunan, bukan berarti perkebunan kecil disingkirkan. Justru pemda harus mampu memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil di daerah dengan terbangunnya infrastruktur dalam pengimplementasian MP3EI untuk mendongkrak koridor perkebunan di Sumatera. Selain itu, sambungnya, pemda juga dapat meningkatkan sektor pendidikan terutama terkait dengan koridor yang akan dikembangkan baik di bidang industri, perkebunan, pertanian, pertambangan, dan sebagainya guna menumbuhkan kualitas sumber daya manusia di kawasan tersebut. “Kebijakan di tingkat pusat harus diikuti dengang polici berdasarkan ituasi ekonomi di daerah masing-masing ini membantu pemda membuat anggaran rencana pembangunan di daerah lebih sistematis.” Anggota Komite Ekonomi Nasional Ninasapti Triaswati menambahkan ketidaksinkronan rencana antara pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan proyek MP3EI ini menjadi satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. “Ketidakonsistenan dan ketidaksinkronan program antara pemerintah pusat dan pemda membuat infrastruktur berjalan lambat,” katanya. Oleh karena itulah peran serta pemerintah daerah menjadi penting untuk aktif menyamakan persepi dengan pusat sebab daerah pun harus mengeluarkan dana untuk pembangunan koridor ekonomi tersebut. “Harus dipetakan hubungan pusat dan daerah karena berkaitan pula dengan APBD. Tidak mungkin hanya dana pemerintah pusat saja.” Seperti diketahui pemerintah memiliki program ambisius dalam MP3EI senilai Rp4000 triliun untuk mengembangkan 6 koridor ekonomi di Indonesia hingga 2025. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut dibutuhkan bantuan dana dari APBN, BUMN, swasta, dan APBD. (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
