JAKARTA: PT Jasa Marga meminta dukungan pemerintah mengeluarkan payung hukum guna mempercepat proses pelaksanaan ruas tol Trans Jawa melalui konsep bundling.
Dengan konsep bundling maka seluruh ruas tol trans jawa nantinya akan menjadi satu kesatuan di mana ruas tersebut berada di bawah satu badan usaha dengan Jasa Marga sebagai pemegang saham mayoritas.
Direktur Utama PT Jasa Marga Frans S Sunito mengatakan dukungan payung hukum dibutuhkan sebab pihaknya tidak memiliki piranti hukum untuk mengajak para investor bergabung.
Apalagi, sambungnya Jasa Marga memiliki kesulitan ketika menjajaki investor secara business to business untuk bergabung menjadi satu sebab masing-masing investor telah memiliki aspek legal yang membatasi mereka.
Kecuali bila badan usaha tersebut dianggap tidak mampu melanjutkan ruas tol mangkrak tersebut, di mana dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) yang saat ini sudah diamandemen para pemegang konsesi akan diputus kontraknya.
"Kalau bisa, pada saat tender ulang ada dorongan pemerintah membentuk payung hukum perpres untuk di-bundling saja ruas tol Trans Jawa agar dapat dikerjakan Jasa Marga. Tapi kalau tidak ya tidak apa," ujarnya hari ini.
Menurut Frans, opsi bundling ini ditawarkan untuk meringankan beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sekaligus mempercepat proses pembangunan ruas tol Trans Jawa.
Sebab, terdapat beberapa ruas tol yang belum terbangun dan dianggap belum layak secara komersil, sehingga membutuhkan dana dukungan dari pemerintah lebih dari Rp1 triliun untuk meningkatkan kelayakan ruas tersebut.
Di antaranya ruas tol Semarang-Solo yang membutuhkan dukungan dana Rp1,9 triliun, serta Solo-Mantingan-Kertosono yang membutuhkan dana APBN hampir mencapai Rp4 triliun mengingat rendahnya tingkat kelayakan ruas tersebut.
"Dengan bundling atau disatukan dari Jakarta sampai Pasuruan, support pemerintah paling tidak bisa diminalisir karena yang kurang layak bisa disubsidi. Dengan catatan, jalan tol yang memberi subdisi yang telah beroperasi harus diberi rasionalisasi tari tol."
Menurut Frans, rasionalisiasi tarif tol tersebut perlu dilakukan sebab banyak ruas tol Trans Jawa milik Jasa Marga yang telah beroperasi seperti Jakarta Cikampek, Palimanan Kanci, Semarang ABC, Surabaya Gempol. Selain itu, Surabaya Mojokerto, Gempol Pandaan, dan Gempol Pasuruan yang masih dalam proses pembangunan.
"Kalau mau bundling, Jasa Marga menjadi mayoritas karena banyak ruas kami yang sudah beroperasi tapi butuh rasionalisasi tarif untuk mensubsidi ruas yang belum berjalan." (sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
