JAKARTA: Kementerian Pekerjaan Umum pesimistis dengan wacana bundling 10 ruas Tol Trans Jawa yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Milik Negara.Pasalnya, seluruh ruas tol yang telah berjalan sejak 1990 tidak ada yang merupakan hasil tender dari Kementerian PU sehingga bila terjadi pemutusan kontrak untuk diserahkan kepada BUMN dikhawatirkan akan terganjal oleh aspek legal.Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mengatakan ide bundling tersebut telah lama diwacanakan, pihaknya pun tidak merasa keberatan dengan wacana tersebut guna mempercepat pembangunan tol Trans Jawa.Namun yang dia sayangkan hingga saat ini belum ada kejelasan konsep dan perhitungan yang akan dilaksanakan oleh BUMN untuk membundling ruas tol sepanjang 653,86 km tersebut.Sebab menurutnya, ketika pemerintah akan melakukan proses bundling ada persoalan aspek legal yang mengganjal sehingga dibutuhkan proses perumusan dan perhitungan yang lebih jelas dan efisien terhadao ruas peruas agar tidak terjadi persoalan hukum ke depannya.“Selama ini masih wacana, kami belum yakin. Siapkan dulu yang matang sambil melakukan lobi kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) agar tidak bermasalah dengan aspek legal,” ujarnya di Gedung Kementerian Pekerjaan Umum, hari ini.Menurut Djoko sambil menunggu proses tersebut, lebih baik saat ini pemerintah memfokuskan kepada proses pembangunan yang sedang berjalan. Bila pada akhirnya muncul satu titik kesepakatan, maka ide untuk melakukan bundling ruas tol Trans Jawa di bawah satu badan usaha, akan lebih baik. “Nanti kita lihat mana yang lebih dulu. Bila proses pembangunan dari investor lebih cepat ya tidak perlu dibundling. Tapi kalau konsep bundling telah jelas dan proses-proses lobi telah menemukan satu titik, tentu bundling konsep win win solution.”(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
