Nasib petambak udang eks Dipasena belum jelas

JAKARTA: Nasib petambak eks Dipasena yang berada di Lampung hingga saat ini belum jelas, kendati pada 5 Agustus lalu telah dicapai 8 poin kesepakatan petambak dengan pemerintah.Kosim, petambak Bumi Dipasena Sentosa, mengatakan Komnas HAM yang bertanggung
Yeni H. Simanjuntak
Yeni H. Simanjuntak - Bisnis.com 27 September 2011  |  18:07 WIB

JAKARTA: Nasib petambak eks Dipasena yang berada di Lampung hingga saat ini belum jelas, kendati pada 5 Agustus lalu telah dicapai 8 poin kesepakatan petambak dengan pemerintah.Kosim, petambak Bumi Dipasena Sentosa, mengatakan Komnas HAM yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terkesan menutup diri. Padahal, sudah hampir 2 bulan kesepakatan tersebut ditandatangani. Saat ini. kata dia, sekitar 7.512 petambak terus menunggu tindak lanjut secara nyata dari kesepakatan Lampung itu.“Sikap kooperatif dan optimistis yang ditunjukkan oleh petambak mestinya direspons secara baik oleh Komnas HAM dan pemerintah. Kesepakatan bukan hanya ditulis di atas kertas, akan tetapi kami memerlukan langkah nyata pasca kesepakatan tersebut. Untuk mengetahuinya, terus terang kami kesulitan memperoleh informasi dari Komnas HAM dan pemerintah,” ujarnya melalui siaran pers hari ini.Joko, petambak Bumi Dipasena Sejahtera, mengatakan kondisi masyarakat di Bumi Dipasena memprihatinkan sejak diputusnya aliran listrik oleh PT Aruna Wijaya Sakti (AWS) pada 7 Mei 2011.Kesenjangan sosial dan eksodus keluarga petambak dari Bumi Dipasena tengah berlangsung di 8 kampung, yakni Bumi Dipasena Sentosa, Utama, Agung, Jaya, Mulia, Makmur, Sejahtera, dan Abadi, akibat lamban dan tidak transparannya Komnas HAM dan pemerintah dalam menindaklanjuti kesepakatan Lampung. Kelambanan dan ketidakterbukaan Komnas HAM jelas menimbulkan kekecewaan dan kerugian kepada para petambak Bumi Dipasena.Abdul Halim, Koordinator Program Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), menilai sebagai lembaga publik, sudah semestinya Komnas HAM memberikan informasi kepada petambak Bumi Dipasena. Hal ini dibutuhkan untuk menguatkan rasa optimisme petambak untuk kembali hidup layak. Jika Komnas HAM bersikap tidak transparan, tentu akan berdampak luas dalam kehidupan petambak. (Bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top