Pemerintah abaikan anggaran jaminan kesehatan masyarakat

JAKARTA: Ketersediaan anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat cenderung diabaikan pemerintah, sehingga kalangan pekerja/buruh harus memikirkan masalah ini agar tidak menanggung beban biaya.Ketua Majelis Pengawas Organisasi Konfederasi Serikat
Jessica Nova
Jessica Nova - Bisnis.com 12 September 2011  |  13:30 WIB

JAKARTA: Ketersediaan anggaran untuk membiayai jaminan kesehatan masyarakat cenderung diabaikan pemerintah, sehingga kalangan pekerja/buruh harus memikirkan masalah ini agar tidak menanggung beban biaya.Ketua Majelis Pengawas Organisasi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (MPO KSBSI) Rekson Silaban menawarkan solusi kalangan miskin mengiur Rp10.000 per bulan untuk mendapatkan jaminan kesehatan.“Jika angka tersebut dikalikan dengan jumlah penduduk miskin, maka akan didapat bilangan besar untuk menjalankan program jaminan kesehatan,” ujarnya, hari ini.Menurut Rekson, angka itu belum termasuk subsidi dari pemerintah yang selama ini dialokasikan untuk anggaran bantuan sosial yang jumlah totalnya sekitar Rp57 triliun.Dia menjelaskan iuran dari kalangan miskin itu diterapkan oleh Pemerintah Thailand melalui program 30 Bath dan disambut antusias masyarakatnya.”Tidak ada salahnya kita meniru sukses negara lain untuk melindungi masyarakat kecil,” tegasnya.Rekson menilai jaminan sosial bagi masyarakat miskin adalah tanggung jawab negara, tapi dengan mengiur Rp10.000 per bulan akan meringankan beban negara dan masyarakat ikut bertanggung jawab atas jaminan kesehatannya.Namun, dia menambahkan terdapat permasalahan yang jauh lebih penting dalam pemberian jaminan sosial bagi masyarakat, yakni program dan pembiayaan untuk jaminan sosial itu.Rekson mencontohkan kalangan anggota DPR tidak ada yang mempertanyakan usulan APBN 2012 yang tidak mengalokasikan (atau penambahan anggaran) untuk program jaminan sosial.Artinya, tidak ada anggaran bagi program jaminan sosial pada 2012, sehingga program jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada 2012 belum pasti dilaksanakan. (api) 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top