Pemerintah bangun sekolah penerbang non diploma

JAKARTA: Kementerian Perhubungan berencana membangun sekolah penerbang baru tingkat non diploma di kawasan timur Indonesia dengan standar internasional dalam waktu dekat untuk mengatasi kekurangan pilot nasional.Dengan demikian akan dapat meningkatkan jumlah lulusan pilot menjadi 150 per tahun dari 90 saat ini dari sekolah milik pemerintah.Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan Boby R. Mamahit mengatakan produksi pilot merupakan kebutuhan mendesak yang harus direalisasikan. Dengan demikian pihaknya tengah melakukan persiapan pendirian sekolah penerbangan berstandar internasional di Papua."Tidak bisa ditunda lagi pembangunan sekolah penerbangan baru, ini kebutuhan mendesak karena sekarang  banyak maskapai penerbangan yang kesulitan mendapatkan pilot dari dalam negeri, sehingga dengan terpaksa mereka menggunakan pilot asing," kata Bobby kepada Bisnis di Jakarta, Selasa.Bobby menambahkan pihaknya berencana mendirikan sekolah penerbangan baru untuk tingkat kompetensi non diploma. Lulusan nantinya hanya mendapatkan lisensi, dan masa pendidikan lebih singkat, hanya 18 bulan, sedangkan untuk pendidikan yang ada saat ini memerlukan waktu 24 bulan. "Nanti sekolah terbaru ini non diploma, tidak ikuti pelajaran dari diknas. Dari sisi harga akan lebih murah. Kami sedang jajaki di Biak Papua, bisa juga di Sorong," kata Bobby.Selain mendirikan sekolah penerbangan baru, Bobby mengatakan, pihaknya juga akan memanfaatkan sekolah-sekolah penerbangan yang sudah ada seperti di Akademi Teknik Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan. "Nanti kurikulum sekolah non diploma ini bisa kita masukan ke ATKP," kata dia.Dia menambahkan dari sisi biaya, sekolah baru non diploma ini akan lebih murah dibandingkan dengan di sekolah-sekolah lain yang sudah ada seperti di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia (STPI) Curug, Tangerang Banten. Biaya pendidikan tenaga penerbang untuk tingkat dasar, jelas Bobby, saat ini mencapai US$50.000.Nilai itu belum termasuk biaya lanjutan sesuai dengan teknologi pesawat. Misalnya, untuk membawa pesawat jenis Airbus, seorang pilot harus dilatih pada pesawat jenis itu. "Airlines yang mengambil taruna kami biasanya mengganti biaya pendidikan. Sama seperti ketika mereka mendidik karyawannya di STPI Curug," katanya.Sejauh mana persiapan pendirian sekolah baru penerbangan non diploma ini, Bobby mengatakan pada tahun ini baru melakukan survei dan selanjutkan dibangun bertahap. Dengan demikian nantinya dapat meningkatkan jumlah penerbang, pada tahun lalu sekolah penerbangan pemerintah hanya mampu meluluskan 90 siswa, tahun ini menjadi 120, dan nantinya menjadi 150 siswa. "Dengan demikian, kedepannya kita dan sekolah swasta akan meluluskan 250-an penerbang baru per tahunnya," katanya.Bobby mengingatkan agar para penyelenggara sekolah penerbangan swasta agar mengedepankan kualitas. Setidaknya sekolah itu selain memiliki simulator juga ruang udara yang memadai untuk latihan terbang para tarunanya. Dia menambahkan BPSDM yang membawahi sejumlah sekolah sektor transportasi, kini membuka kesempatan bagi swasta maupun BUMN yang menyelenggarakan pendidikan untuk memanfaatkan fasilitas di STPI Curug."Kami memiliki fasilitas stimulator untuk pesawat latih yang cukup memadai dan itu bisa dimanfaatkan sekolah swasta dan BUMN. Latihan bagi seorang pilot itu sangat penting," kata Bobby.Dia mengakui, fasilitas stimulator untuk pesawat latih yang memadai hanya dimiliki oleh STPI Curug dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia. "Jika ada yang mau menggunakan fasilitas stimulator, bisa ke Curug atau Garuda."Sekolah penerbang swasta di Indonesia tercatat ada lima yaitu satu di Bali milik  mantan dirut Garuda Robby Johan, satu di Bengkulu milik Sriwijaya Air, satu milik Lion Air dan satu milik swasta di Curug Tangerang. "Di STPI Curug juga ada swasta yang numpang. Mereka pakai fasilitas yang kami punya," kata dia.(mmh)