JAKARTA: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan mengundang sejumlah kementerian untuk duduk bersama membahas sejumlah persoalan terkait penerapan regulated agent.Ketua KPPU Nawir Messi mengatakan pihaknya akan mengundang sejumlah regulator inti termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perekonomian guna merumuskan standing point yang dibutuhkan KPPU. KPPU, lanjutnya, ingin membahas perihal distribusi barang, penentuan tarif ideal, serta penatagunaan infrastruktur guna mendukung penerapan sistem agen inspeksi keamanan penerbangan.Ada kemungkinan kami juga bakal mengundang kementerian lainnya untuk melihat kaitan-kaitan dalam pengambilan kenijakan pada isu-isu strategis yang akan diangkat,katanya kepada Bisnis hari ini.Menurut Nawir, KPPU sudah memeroleh masukan dari staf ahli dari Kementerian Perekonomian kemarin. Sebelumnya, KPPU juga sudah mengundang Kementerian Perhubungan di mana masih banyak terjadi silang pendapat antara pelaku ekspedisi dengan regulator.Kami baru bertemu secara parsial dengan sejumlah pemangku kepentingan. Staf ahli Kementerian Perekonomian hanya memberi masukan, bukan sebagai pengambil keputusan, tuturnya.Pada agenda pertemuan itu, menurut Nawir, KPPU akan mendorong regulator untuk membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pihak yang ingin menjadi regulated agent.Jumlah regulated agent hanya 3 itu sangat meragukan dan belum bisa diterima oleh pasar. Untuk membuat persaingan lebih sehat, regulator mesti mempertimbangkan sejumlah warehouse, courier, dan forwarder yang juga ingin jadi regulated agent, katanya.Nawir mengatakan KPPU juga mendorong dihapuskannya sejumlah ongkos logistik ganda seperti saat penerapan regulated agent pada 4-5 Juli. Aneh jika ada security cost yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin keselamatan penerbangan,pungkasnya.M. Fuschad, Direktur Keamanan Penerbangan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, mengatakan penerapan regulated agent sudah menjadi kebutuhan internasional yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO).Menurut Fuschad, pelaku ekspedisi mengeluhkan persoalan teknis penerapan regulated agent yang belum disosialisasikan secara penuh. Persoalannya bukan pada regulasi yang tertuang pada SKEP255/IV/2011,katanya.Dia menghimbau kepada sejumlah pemangku kepentingan untuk bersinergi menyempurnakan SKEP255/IV/2011 guna mendukung jaminan keselamatan penerbangan. Kasih solusi jangan cuma ngeluh. Kalau kita [Indonesia] terkena banned oleh organisasi penerbangan internasional, kita semua akan dirugikan,tegasnya.Namun, Arman Yahya, Ketua Gabungan Forwarder, Logistik, dan Ekspedisi (Gafeksi) Bandara Soekarno-Hatta, mengatakan KPPU harus segera menindaklanjuti sejumlah temuan yang nantinya bakal mengganggu bisnis logistik tanah air. Menurut Arman, pelaku ekspedisi masih menunggu aksi lanjutan setelah pertemuan dengan Kemenhub dan staf ahli Kementerian Perekonomian. Fokus kami bukan lagi tentang SKEP255/IV/2011 yang begitu banyak kekeliruan didalamnya. Kami menunggu rekomendasi KPPU selanjutnya,jelasnya.Dia mengatakan KPPU harus berhati-hati pada potensi kongsi yang mungkin terjadi jika pola business to business diberlakukan antara Regulated Agent dengan operator pengiriman kargo.Masalah regulated agent ini intinya adalah waktu dan biaya. Maka kedua persoalan ini harus segera dicari jalan keluarnya. Jangan sampai ada yang merasa diuntungkan akibat penerapan regulated agent yang belum punya kesiapan,katanya.Menurut Arman, regulator bisa mencontoh penerapan RA di negara lain. Di Singapura, imbuhnya, tarif pemeriksaan barang untuk kategori known shipper hanya SGD 0,01/kg, sementara barang-barang yang tergolong unknown shipper hanya dipatok SGD 0,02/kg.Itu karena di Singapura jumlah regulated agent banyak dan penerapan bisnis kargo bandara di sana transparan dengan infrastruktur yang ditata dengan baik,tuturnya.(mmh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google
News dan WA Channel
