Pembangunan konektivitas agar dipercepat

DEPOK: Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan konektivitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur guna menciptakan pemerataan ekonomi di Tanah Air. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, mendesak pemerintah untuk segera mengatasi
M. Sofi’I
M. Sofi’I - Bisnis.com 31 Mei 2011  |  07:17 WIB

DEPOK: Pemerintah diminta segera mempercepat pembangunan konektivitas antara wilayah Indonesia Barat dan Timur guna menciptakan pemerataan ekonomi di Tanah Air. Emil Salim, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, mendesak pemerintah untuk segera mengatasi kesenjangan ekonomi antara wilayah Indonesia Barat dan Timur. Dia memberi contoh minat pengusaha bekerja dan berinvestasi di Indonesia Timur masih kecil karena masih tidak ekonomisnya biaya angkutan dari Timur ke Barat. "Karena itu, dalam melaksanakan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia perlu intervensi aktif pemerintah menempuh kebijakan pembangunan holistik mengembangkan lima jalur pembangunan sekaligus fokus pada pemberantasan kemiskinan," ujar Emil dalam seminar Indonesia Tanpa Kemiskinan, di FE UI hari ini. Dia menjelaskan lima langkah yang harus segera dilakukan pemerintah untuk mempercepat konektivitas itu a.l. membangun infrastruktur konektivitas seperti penyedian listrik-energi, air minum dan sarana lainnya di Indonesia wilayah Timur untuk menaikkan daya tampung produk pembangunan dari luar dengan dukungan dana publik. Emil yang juga Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu melanjutkan pemerintah juga mesti mengembangkan pendidikan massal di bagian Timur bekerja sama dengan tenaga pendidik dari bagian Barat.Selain itu, lanjut Emil, kebijakan afirmatif yang berpihak pada daerah terbelakang di Indonesia Timur perlu menjadi ukuran kebehasilan bagi perbankan sehingga kredit ke kawasan itu lebih tinggi."Sekaligus mengoreksi pola saluran kredit perbankan yang mengalir sebanyak 75% terutama ke koridor 2, Jawa," ujarnya.Dia menjelaskan bagi perbankan ongkos pengeluaran kredit per satuan proyek jauh lebih tinggi ke Indonesia Timur ketimbang di Indonesia Barat adalah serupa dengan anggapan perbankan negara maju yang enggan mengeluarkan kredit ke negara berkembang. (luz)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top