JAKARTA: Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis mengatakan Komisi XI akan segera memanggil Menteri Keuangan Agus Martowardojo setelah reses DPR berakhir pada 7 Mei mendatang untuk meminta keterangan terkait keputusan pemerintah pusat mengambil 7% saham NNT melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Harry menegaskan Menkeu tidak boleh mengambil keputusan akan menunjuk PIP untuk membeli sebelum mendapat persetujuan DPR. Komisi XI DPR-RI meminta Pemerintah (Pusat Investasi Pemerintah) untuk lebih fokus dalam mengelola dana investasi sesuai dengan tujuan/prioritas awal untuk pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan tol dan perumahan. "PIP hanya diperuntukkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan untuk perumahan rakyat. Jadi kami ngga mau PIP jadi broker saham. Saya akan perjuangkan pemda, bukan hanya untuk kasus ini, tapi juga seandainya ada kasus-kasus berikutnya," ujarnya. Menurutnya, langkah pemerintah pusat untuk membeli 7% saham NNT menunjukkan ketidakpercayaan pusat kepada daerah dan bertentangan dengan semangat desentralisasi fiskal. "Saya tidak tahu ada apa dengan Menkeu. Itu akan kita pertanyakan nanti, saya minta Menkeu menjelaskan saja semuanya. Kalau dia mampu jelaskan, siapa tahu Komisi XI juga akan berubah pikiran," ujarnya. (dj)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

---

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru