MALANG: Pemerintah Kabupaten Malang diketahui mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Pasar Tradisional dan Toko Modern kepada DPRD untuk melindungi pedagang di pasar tradisional.
Ketua Persatuan Pedagang Pasar Kabupaten Malang (P3KM) Hadi Mustofa mengatakan pihaknya menyambut baik diajukan Raperda tersebut untuk mengatur keberadaan toko modern di daerah itu."Kami menyambut baik terkait di dalam 16 Raperda yang dibahas anggota dewan, salah satunya membahas tentang perlindungan pasar dan penataan toko modern," katanya, hari ini.Dia mengharapkan raperda itu mengatur secara tegas jarak lokasi antara pasar tradisional dan pasar modern yang idealnya minimal 500 meter.Selain itu, lanjut dia, pihaknya mengusulkan pembatasan pendirian toko modern di setiap kecamatan dengan mengacu pengalaman di Kota Malang.Dia juga mengusulkan Pemkab tidak perlu memperpanjang izin operasional toko modern yang berlokasi berdekatan dengan pasar tradisional jika masa berlaku izinnya habis.Hadi menjelaskan P3KM akan terus memantau pembahasannya di tingkat dewan guna menjamin substansi aspirasi pedagang diakomodasi dalam perda tersebut.Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegada) DPRD Kabupaten Malang Susianto mengatakan saat ini Raperda itu tengah dibahas dewan yang terdiri atas inisiatif eksekutif dan sisanya justru dari DPRD sendiri.Saat ini, DPRD Kabupaten Malang saat ini tengah membahas 16 Raperda dengan dana sebesar Rp940 juta per Raperda.Raperda-raperda tersebut a.l. Raperda Pengolahan Sampah, Penanggulangan Bencana Alam, Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Pendidikan, Kerjasama Antar Daerah, Pelayanan Perizinan, Cagar Budaya, hingga Pengolahan Sumber Daya. (hwi)
