JAKARTA: Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) memprediksi kondisi pengusahaan hutan nasional ke depan semakin tidak pasti karena terlalu banyak campur tangan dari luar bidang teknis kehutanan dan tekanan persaingan bisnis di tingkat dunia.
Kondisi hak pengusahaan hutan (HPH) atau hutan tanaman industri (HTI) juga semakin terjepit karena ketidakpastian aturan atau kebijakan, di tengah persaingan tak sehat yang terjadi pada sektor kehutanan,ungkap Ketua bidang hukum dan humas APHI Riza Suarga hari ini.
Dia mengungkapkan bagaimana bentuk tekanan dunia internasional mulai mengarahkan pengelolaan hutan pada perdagangan karbon melalui konservasi dan semakin sering mengkritisi industri pulp dan kertas yang dianggap merusak hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Ini pola yang berulang setelah beberapa dekade lalu pengelolaan kawasan hutan dititikberatkan pada kegiatan logging yang kemudian berlanjut pada pengemban industri panel kayu. Dunia kegiatan usaha yang akhirnya banyak dikecam negara maju.
Menurut dia,selama campur tangan dari luar teknis kehutanan masih terus terjadi, kondisi HTI/HPH ke depannya tidak bagus. Apalagi, tumpang tindih kebijakan telah mematikan keunggulan kompetitif yang kita miliki.
Padahal, lanjutnya, industri kehutanan selama ini menjadi pusat pertumbuhan karena pemerintah tidak pernah menyediakan sarana infrastruktur untuk pengembangan HPH, HTI, Industri primer hasil hutan,serta industri pulp dan kertas.
Dia menambahkan HPH anggota APHI kini sudah tinggal 50% akan tergerus karena tidak melakukan operasional. Contohnya yang paling dekat anggota kita HPH/HTI di Nanggroe Aceh Darussalamyang kini tidak bisa melakukan apa-apa karena penerapan kebijakan moratorium hutan di wilayah itu.
Riza menegaskan moratorium hutan di NAD yang sudah berlangsung selama delapan tahun terakhir 8 tahun tidak memberikan keuntungan apapun untuk pengusaha dan negara. APHI meminta pemerintah tegas, mau diapakan hutan di Aceh. Hentikan saja moratorium karena hutannya malah tak tertata. Bahkan ilegal logging makin marak, sedangkan 12 anggota APHI yang memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan alam dan hutan tanaman tidak mampu beroperasi.
Dia menjelaskasemangat moratorium yang didengungkan pemerintah provinsi itu juga tidak ada lagi karena hutan produksi seluas 1,6 juta hektare terancam dieliminir hanya tinggal 150.000hektare saja. Karena pemprovnya mengusulkan perubahan status 900.000 ha hutan untuk menjadi kawasan budidaya non kehutanan, itu akan berpengaruh pada 12 anggota APHI."(bas)
.jpg?w=300&h=221)
