BI/dotcom
6/1/2011
Oleh Achmad Aris (aca)
Bisnis Indonesia
JAKARTA: Kementerian PPN/ Bappenas menilai target penerimaan pajak nonmigas pada 2010 seharusnya bisa tercapai seiring membaiknya kondisi ekonomi nasional yang diproyeksikan bisa mencapai 6%.
Direktur Ekonomi Makro Bappenas Bambang Prijambodo mengatakan kinerja ekonomi nasional yang secara keseluruhan terbilang cemerlang pada tahun lalu seharusnya mampu membuat target penerimaan pajak nonmigas dalam APBN Perubahan 2010 sebesar Rp606 triliun, tercapai.
"Kalau dari sisi kondisi ekonomi, seharusnya target [penerimaan pajak nonmigas] terpenuhi apalagi target APBNP sudah diturunkan dari target APBN," katanya saat ditemui di kantornya hari ini.
Menurutnya, tidak tercapainya target penerimaan pajak nonmigas pada tahun lalu lebih disebabkan karena masalah institusional di tubuh Ditjen Pajak yang belum terselesaikan meski reformasi perpajakan sudah dijalankan. "Ada masalah institusi yang perlu didorong meski reformasi sudah jalan yaitu spirit," jelasnya.
Masalah institusi tersebut, sambungnya, adalah kepastian hukum di bidang peraturan perpajakan dan penegakan hukum yang selama ini belum berjalan maksimal sehingga belum mampu meningkatkan kepatuhan membayar pajak di masyarakat. "Reform pelayanan pajak memang sudah bagus tapi penegakan hukum yang belum memberikan signal sasaran maksimal," tuturnya.
Direktorat Jenderal Pajak sebelumnya melaporkan realisasi penerimaan pajak nonmigas pada 2010 kembali di bawah target (shortfall) yaitu sebesar Rp16 triliun atau 2,63% dari target yang dipatok dalam APBN-P 2010.
Realisasi penerimaan pajak nonmigas sepanjang 2010 hanya mencapai Rp590 triliun atau 97,37% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 sebesar Rp606 triliun. Penerimaan pajak nonmigas tersebut terdiri dari pajak penghasilan (PPh) nonmigas sebesar Rp297,7 triliun atau 97% dari target Rp306,8 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan PPnBM sebesar Rp251,9 triliun atau 95,8% dari target APBN-P 2010.
Adapun pajak bumi dan bangunan (PBB)mencapai Rp28,6 triliun atau 112,9% dari target, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar Rp8 triliun atau 112% dari target, dan pajak lainnya Rp4 triliun atau 103,3% dari target.
Dalam beberapa tahun terakhir, kinerja setoran pajak yang dikelola oleh Ditjen Pajak tercatat jauh tertinggal bila dibandingkan dengan laju peningkatan produk domestik bruto (PDB) nominal yang naik signifikan. Padahal, menurut Ekonom dari Sustainable Development Indonesia Dradjad Hari Wibowo, seharusnya setiap peningkatan PDB yang terjadi akan berbanding lurus dengan penerimaan pajak.
Dia memaparkan kondisi realisasi pajak nonmigas pada 2009 adalah sebesar 57% di atas realisasi pada 2006. Di sisi lain, jelasnya, PDB nominal 2009 mencapai 68% di atas PDB 2006, sementara PDB tanpa sektor migas 2009 naik 73% dari 2006. "Dari data di atas terlihat, penerimaan pajak tertinggal 16% dibanding PDB tanpa migas. Jadi penerimaan pajak Ditjen Pajak berjalan jauh kalah cepat dari pertumbuhan PDB," jelasnya.
Dengan kinerja tersebut dan ditambah dengan kinerja 2010 yang kembali mengalami shortfall, Dradjad menilai Ditjen Pajak selama ini masih belum mampu memaksimalkan penerimaan pajak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. "Dengan kata lain masih terdapat under-taxing yang cukup besar dalam perekonomian," tuturnya.
