Penggalangan dana BUMN untuk stabilkan SUN

JAKARTA: Pemerintah menjadikan kebijakan penggalangan dana BUMN untuk menstabilkan surat utang negara bond stabilization fund/BSF) sebagai bagian dari rencana kerjanya pada tahun depan.Mustafa Abubakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menuturkan
News Editor
News Editor - Bisnis.com 29 Desember 2010  |  15:34 WIB

JAKARTA: Pemerintah menjadikan kebijakan penggalangan dana BUMN untuk menstabilkan surat utang negara bond stabilization fund/BSF) sebagai bagian dari rencana kerjanya pada tahun depan.Mustafa Abubakar, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), menuturkan sejauh ini pemerintah belum menetapkan perusahaan pelat merah mana saja yang akan ikut menyumbang dana ke dalam BSF. Pihaknya masih akan memanggil setiap BUMN untuk melihat kesehatan neraca dan potensi keuangan masing-masing. "Nah tentu saja (akan masuk rencana kerja pemerintah/RKP 2011) nanti kalau kami sudah sepakati ini. Pembahasan RKP kan Desember hingga Januari (2011). Kalau ini masuk dalam konsep, kerjasama yang sudah bisa kita sepakati, tentu nanti implementasinya di naungan RKP," tuturnya usai rapat koordinasi di kantor Kemenko perekonomian, hari ini.Sebelumnya, Pjs Kepala Badan Kebijakan Fiskal Agus Suprijanto mengatakan BSF ini semacam protokol penanganan krisis yang merupakan koordinasi antara beberapa BUMN untuk komitmen menyediakan sejumlah dana. Dana tersebut tidak ditarik menjadi satu atau dikumpulkan, tapi dianggarkan dalam neraca BUMN-BUMN tersebut. "Mereka berjanji berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama kalau terjadi krisis atau reversal dan sebagainya mereka bersedia untuk melakukan pembelian SUN. tentu nanti akan dilihat berapa jumlah yang dibutuhkan dan sebagainya. Dari sekarang sudah mulai dikordinasikan," katanya, kemarin. Pemerintah, terang Agus, tidak mematok berapa besar dana yang harus disediakan BUMN ke dalam BSF, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan ukuran dari pada perusahaan tersebut. Intinya, BSF ini tidak boleh menganggu neraca dari setiap BUMN yang terlibat. "Yang saya tahu BUMN bank , seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, itu pasti (komitmen). Kemudian ada Taspen, ada LPS, lalu ada yang lainnya. Yang pasti lima itu akan kami koordinasikan dengan persetujuan Kementerian BUMN," tuturnya. Namun, Mustafa mengatakan kelima BUMN tersebut belum pasti berkomitmen dalam kebijakan BSF tersebut. Wacana tersebut muncul karena melihat kelima perusahaan pelat merah itu dianggap memiliki kapasitas keuangan yang mumpuni. "Belum, itu baru isu. Nanti kami lihat BUMN-BUMN yang relefan dan punya kemampuan. Yang penting kesepakatan dulu. Kalau bisa sebelum tutup tahun ini kami tampung, kesepakatan dengan Menkeu. Nanti pengisiannya tentu di awal tahun,. Mengisi program-program tersebut, termasuk aspek institusi, dan lembaga terkait." (bsi)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Puput Jumantirawan

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top