Pemerintah diminta beli Newmont untuk Antam

JAKARTA: Pemerintah diminta membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) program divestasi 2010 dan menyerahkannya ke BUMN tambang, terutama PT Aneka Tambang Tbk.
Samantha Ardiansyah | 29 Desember 2010 03:35 WIB

JAKARTA: Pemerintah diminta membeli 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) program divestasi 2010 dan menyerahkannya ke BUMN tambang, terutama PT Aneka Tambang Tbk.

Anggota Komisi VII DPR RI Romahurmuziymenilaisebagai perusahaan milik negara yang terikat dengan Good Corporate Governance (GCG) dan aturan bursa, Antam memiliki kemampuan mengelola 7% saham pemilik Tambang Batu Hijau itu.

Sebaiknya pemerintah memang mengambil peranan untuk divestasi [NNT] 2010 ini dengan membelinya untuk Antam, tutur dia, hari ini.

Selain publik ikut memiliki perusahaan tambang emas asal Amerika Serikat itu, jelas dia, masyarakat juga bisa menikmati kekayaan alam nasional secara lebih merata. Bahkan, dia menambahkan transparansi pengelolaan sumber daya alam juga bisa ditingkatkan dengan keterlibatan Antam dalam perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Satya W. Yudha meminta pemerintah mempertegas keinginan untuk memiliki 7% saham senilai US$236,95 juta tersebut, apakah atas nama pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

Pasalnya, kata dia, dalam era otonomi daerah, pemerintah tidak bisa meninggalkan peranan daerah setempat untuk ikut memiliki saham NNT.

Pemerintah harus memperjelas soal bagian pusat dan daerah karena yang dimaksud pemerintah dalam sistem otonomi itu, terbagi antara pusat dan daerah, jelas dia.

Hanya saja, tegas dia, kalaupun daerah mendapatkan 7% saham tersebut, tidak serta merta jatuh ke tangan Grup Bakrie seperti divestasi sebelumnya.Namun, lanjutnya, harus melalui beauty contest dan uji tuntas (due diligence) secara profesional sehingga ada asas keadilan.

Beauty contest itu juga harus dilakukan oleh pemerintah pusat untuk [saham] bagiannya supaya tetap ada keadilan. Yang penting, daerah harus tetap diperhatikan, tutur Satya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemerintah akan membeli sendiri 7% saham NNT, mengingat adanya kemampuan keuangan untuk melakukan pembelian tersebut.

Keputusan soal mekanisme pembelian itu antara melalui PIP atau lembaga lain akan dilakukan sebelum eksekusi pembelian yang akan dilakukan dalam dua bulan mendatang.

Jadi pemerintah menyatakan minat itu karena kemampuan keuangannya ada. Bahwa itu akan dilakukan melalui sendiri atau melalui BUMN itu belum dibicarakan. Tapi juga tidak berarti harus lewat BUMN, kata dia, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, keputusan pemerintah untuk melakukan sendiri pembelian itu karena perusahaan tambang emas itu merupakan industri ekstraktif yang potensi marginnya sangat bagus. Selain itu, ungkap dia, dengan keterlibatan Indonesia melalui 7% saham itu akan membantukendali pemerintah terhadap perusahaan tersebut.(mmh)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top