Indef: Instrumen pajak bagai pisau bermata dua

Yoseph Pencawan - nonaktif
Yoseph Pencawan - nonaktif - Bisnis.com 23 Desember 2010  |  08:05 WIB

JAKARTA: Institute for Development of Economics and Finance Indonesia (Indef) menganggap instrumen pajak merupakan pisau bermata dua yang apabila tidak dilaksanakan dengan tepat dapat kontraproduktif terhadap perekonomian.
Pernyataan tersebut tertuang dalam Buku Proyeksi Ekonomi Indonesia 2011 yang diluncurkan Indef hari ini.
Beban pajak yang tinggi melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang tidak tepat dianggap akan membunuh pelaku usaha yang pada akhirnya tidak mampu memberikan kontribusi terhadap pembayaran pajak.
"Sebaliknya ketika pemerintah memberikan keringanan atau insentif pajak yang mampu mendorong pertumbuhan industri maka akan berpeluang meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka panjang," tulis laporan outlook itu.
Untuk itu, pemerintah diminta mampu berhitung dengan cermat dalam pemberian insentif pajak kepada pelaku usaha terutama kepada usaha yang potensial memiliki nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. "Pemerintah harus mempunyai kreativitas dalam mengoptimalkan penerimaan pajak."
Selain skema pemberian insentif, kegiatan optimalisasi penerimaan pajak harus dilakukan melalui penambahan jumlah wajib pajak perorangan karena proporsi wajib pajak perorangan terutama kelas kaya dan menengah yang patuh membayar pajak masih sangat kecil.
Ekonom dari Sustainable Development Indonesia (SDI) Dradjad Hari Wibowo mengungkapkan dalam beberapa kasus menunjukkan Ditjen Pajak cenderung semena-mena (abuse of power) terhadap wajib pajak.
"Dalam beberapa kasus bukan tidak mungkin pelaku usaha merasa over-taxed atau mungkin takut terhadap kekuasaan Ditjen Pajak yang sangat besar. Jika merujuk pada cuplikan resume BPK [atas kinerja Ditjen Pajak], kekhawatiran tersebut tampaknya beralasan," ungkapnya.
Laporan hasil audit BPK atas kinerja Ditjen Pajak menemukan banyak pelanggaran prosedur dalam proses pemeriksaan dan penyidikan pajak terhadap 6 perusahaan. Akibatnya, negara berpotensi dirugikan senilai Rp1,3 triliun.
"Di sini Menkeu Agus Martowardojo perlu mengevaluasi apakah hard power yang bisa menimbulkan abuse of power lebih efektif dibandingkan dengan soft power," ujar mantan anggota Komisi XI DPR itu. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top