Kebijakan tender perlu libatkan UMKM

Muhamad Yamin
Muhamad Yamin - Bisnis.com 23 Desember 2010  |  08:44 WIB

JAKARTA : Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendorong pemerintah agar melibatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM terlibat dalam tender di pemerintahan dan BUMN untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kecil.

Ketua Umum Hipmi Erwin Aksa mengatakan untuk mendorong pertumbuhan di sektor UMKM pemerintah harus membuat kebijakan tender di pemerintahan dan BUMN agar melibatkan UMKM baik secara langsung ataupun memprioritaskan perusahaan yang melibatkan pelaku usaha kecil.

Keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan akan menciptakan sikap optimistis di kalangan pengusaha kecil karena APBN bisa disentuh yang menciptakan demand bagi usaha kecil secara rutin dan berkelanjutan.

Pemerintah bisa memformulasikan kebijakan yang memberikan keberpihan bagi UMKM untuk terlibat dalam tender pengadaan barang dan jasa. Jadi dibuat aturan dalam setiap proyek harus melibatkan UMKM atau pengusaha besar yang mengikuti tender diwajibkan melibatkan minimal 10 usaha kecil, ujarnya hari ini.

Menurut Erwin ketentuan tersebut harus berlaku juga dalam tender pengadaan barang dan jasa di pemerintah derah karena persebaran pelaku usaha kecil paling tinggi di daerah sehingga diperlukan aturan main dalam tender tersebut yang ditata dengan baik.

Selain itu, perusahaan yang mengikuti tender juga diwajibkan memberikan pembinan teknis kepada pelaku UMKM sebagai salah satu persyaratan untuk bisa lolos mengikuti tender tersebut.

Keterlibatan UMKM dalam tender pemerintahan itu akan menciptakan pengusaha kecil yang semakin memiliki kompetensi baik dan memiliki peluang untuk ekspansi lebih besar secara berkelanjutan.

Dana tender di pemerintahan jumlahnya sangat besar sehingga harus bisa dinikmati semua kalangan pengusaha. (ra)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top