Hal itu terkait dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi yang direncanakan berlaku Januari 2011. Kebijakan pembatasan tersebut akan diiringi dengan investasi baru bagi SPBU-SPBU yang selama ini belum menyediakan BBM non subsidi.
Sekretaris Jenderal ISEI Anggito Abimanyu mengingatkan agar jangan sampai kebijakan kebijakan pembatasan subsidi BBM yang akan digulirkan pemerintah justru menguntungkan pihak asing.
"Jangan sampai penyediaan SPBU [yang menyediakan BBM non subsidi] dimanfaatkan oleh pihak asing. Kalau bermitra ya harus dengan pengusaha lokal," tegasnya di Jakarta hari ini.
Dia menjelaskan dari sekitar 4.600 lebih SPBU yang ada saat ini, ternyata baru 1.700 SPBU yang telah menjual BBM non subsidi (pertamax) sehingga masih terdapat hampir 3.000 SPBU yang harus dikonversi atau perlu investasi baru.
Menurutnya, setiap SPBU penyedia BBM bersubsidi di wilayah pengaturan pembatasan BBM harus menyediakan BBM non subsidi secara bertahap. "Pemerintah harus memastikan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan," tegasnya.
Selain itu, Anggito juga meminta pemerintah untuk menghitung secara cermat antara manfaat fiskal dan dampak ekonomi yang ditimbulkan akibat penerapa kebijakan tersebut agar tidak memberikan dampak besar terhadap tekanan inflasi tahun depan. (mrp)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
