BPK menilai laporan keuangan Aceh membaik

BANDA ACEH: Badan Pemeriksa Keunagan (BPK) menilai penyusunan laporan keuangan pemerintah Aceh sudah ada peningkatan kualitas, tapi rekomendasi terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI belum sepenuhnya dijalankan.BPK yakin, dengan perencanan dan penyusunan
Yanto Rachmat Iskandar
Yanto Rachmat Iskandar - Bisnis.com 16 Desember 2010  |  08:33 WIB

BANDA ACEH: Badan Pemeriksa Keunagan (BPK) menilai penyusunan laporan keuangan pemerintah Aceh sudah ada peningkatan kualitas, tapi rekomendasi terhadap opini yang diberikan oleh BPK RI belum sepenuhnya dijalankan.BPK yakin, dengan perencanan dan penyusunan action plan yang tepat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, maka bisa diharapkan proses peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih maksimal lagi, kata Ketua BPK Hadi Poernomo saat berkunjung ke Provinsi Aceh, hari ini.Pada laporan keuangan pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009, BPK Perwakilan Provinsi Aceh memberikan Opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) terhadap 12 Kabupaten/Kota dari 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh, dan sisanya mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP).Ini merupakan salah satu kemajuan dalam peningkatan kualiatas penyusunan laporan keuangan. Kita patut berbangga terhadap pencapaian Pemerintah Aceh, ujar Hadi.Namun begitu, pengelolaan keuangan negara daerah yang mendapat opini WTP, belum tentu bebas dari praktik korupsi.BPK mengingatkan, laporan keuangan yang tidak hanya berkhir pada tercapainya opini WTP, akan tetapi laporan yang baik harus mendapatkan sumber informasi yang strategis pada pengembalilan keputusan oleh para pnggunan laporan keuangan, capain WTP itu harus menjadi upaya perbaikan system informasi keuangan agar laporan tersebut dapat digunakan untuk pencapain keputusan yang terbaik.Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh, mengatakan capaian WTP oleh sejumlah kabupaten/kota di Aceh masih perlu dukungan guna untuk perbaikan. Semakin kritis dan efektif pengawasan yang dilakukan BPK, tentu akan berdampak positif bagi perbaikan manajemen keuangan lembaga negara kita, termasuk jajaran pemerintah di seluruh Aceh. (mrp)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top