Anggota Komisi VII ingin ikut kaji BBM bersubsidi

JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR berharap pemerintah melibatkan pihaknya dalam kajian menyeluruh terkait rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai awal tahun depan.
Zufrizal | 10 Desember 2010 12:20 WIB

JAKARTA: Anggota Komisi VII DPR berharap pemerintah melibatkan pihaknya dalam kajian menyeluruh terkait rencana pengaturan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai awal tahun depan.

Anggota Komisi VII Satya W. Yudha mengatakan keinginan anggota dewan adalah agar pemerintah melakukan kajian terhadap rencana pengaturan BBM subsidi yang juga melibatkan DPR.

"Tujuannya agar ada penajaman yang lebih menyentuh kepada kepentingan rakyat terutama dampak pengaturan BBM terhadap ketahanan ekonomi dan juga kemungkinan-kemungkinan terjadi peningkatan inflasi," ujar Satya, hari ini.

Dia ragu kalau pemerintah benar akan melakukan pengaturan BBM subsidi mulai awal tahun depan. Komisi VII juga akan kembali membahas rencana tersebut dengan pemerintah pada awal pekan depan.

Satya menambahkan pihaknya berharap rencana pemberlakuan pengaturan BBM subsidi bisa diundur agar ada persiapan dari segi infrastruktur penunjangnya yang lebih baik.

"Pelaksanaannya diharapkan bertahap dan dimulai dengan daerah percontohan. Mengenai waktu pelaksanaannya belum bisa ditentukan menunggu rapat Senin [pekan depan]."

Pemerintah berencana memulai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi mulai awal tahun depan.

Sebelumnya, ada dua opsi yang disiapkan terkait rencana tersebut yakni diberlakukan menyeluruh kepada pengguna mobil pelat hitam, atau hanya untuk kendaraan roda empat yang diproduksi tahun 2005 ke atas.

Opsi pun mengerucut pada pembatasan BBM subsidi kemungkinan akan diberlakukan untuk seluruh kendaraan roda empat berpelat hitam di wilayah Jabodetabek.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai rencana pengaturan BBM subsidi tidak akan bisa efektif menghemat anggaran.

Alasannya, rencana jangkauannya hanya pada wilayah Jabodetabek sehingga penghematan anggaran yang diperoleh hanya sekitar Rp1,3 triliun.

"Anggaran subsidi BBM di APBN 2011 juga tetap berpotensi untuk membengkak terkait kemungkinan tren harga minyak 2011 yang akan lebih tinggi daripada US$80 per barel," ujar Pri Agung. (zuf)

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Editor : Mursito

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top