Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah pada hari ini, Senin (21/7/2025).
Adapun, Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah yang mengantongi legalitas pembentukan Kopdes/Kelurahan Merah Putih terbanyak, menurut Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum).
Untuk diketahui, sebanyak 80.068 Kopdes/Kel Merah Putih telah berbadan hukum. Ini artinya, jumlahnya melampaui perintah Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar sebanyak 80.000 Kopdes/Kel Merah Putih terbentuk.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Widodo mengatakan, 80.068 Kopdes/Kel Merah Putih yang telah berbadan hukum ini mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Barat.
Di sisi lain, Papua Pegunungan menjadi provinsi yang mengantongi legalitas terendah lantaran dipengaruhi faktor administrasi.
“Paling banyak di Jawa Barat, di Pulau Jawa. Desanya Jawa Barat itu paling banyak. Total [Kopdes/Kel Merah Putih di Pulau Jawa] dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, plus Banten itu banyak, paling banyak. Sesuai dengan desa dan sesuai dengan penduduknya,” kata Widodo saat ditemui di Kantor AHU, Jumat (18/7/2025).
Baca Juga
Widodo menjelaskan, dalam proses legalitas Kopdes/Kel Merah Putih, setiap desa/kelurahan harus mengantongi surat keputusan (SK). Namun, beberapa desa/kelurahan diperbolehkan bergabung dengan desa/kelurahan lain lantaran jumlah penduduk yang sedikit.
Adapun, dari total 80.068 Kopdes/Kel Merah Putih yang sudah disahkan, sebanyak 71.397 unit Kopdes Merah Putih baru dan 8.486 unit Kopkel Merah Putih baru. AHU juga mencatat koperasi lama yang bertransformasi (revitalisasi) menjadi Kopdes/Kel Merah Putih terdiri 141 unit KopDes Merah Putih dan 44 unit KopKel Merah Putih.
Perlu diketahui, proses pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan Kopdes/Kel Merah Putih dilakukan melalui sistem layanan AHU, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id yang beroperasi selama 7 hari 24 jam.
“SK itu jalan terus, keluar terus. Sampai dengan selesai 100% seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terbentuk sesuai dengan Peraturan Mendagri ada 83.762 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga meminta agar seluruh Kopdes/Kel Merah Putih harus sudah beroperasi paling lambat 28 Oktober 2025.
Adapun, proses pengajuan nama hingga terbitnya Surat Keputusan (SK) pengesahan dilakukan melalui sistem layanan AHU, yakni Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) di laman ahu.go.id yang terus beroperasi nonstop alias 7 hari 24 jam.
“SK itu jalan terus, keluar terus. Sampai dengan selesai 100% seluruh desa dan kelurahan di Indonesia terbentuk sesuai dengan Peraturan Mendagri ada 83.762 desa dan kelurahan yang ada di Indonesia,” jelasnya.
Widodo menjelaskan bahwa Kepala Negara RI juga meminta agar seluruh KopDes/Kel Merah Putih harus sudah beroperasi paling lambat 28 Oktober 2025.
Sementara itu, merujuk dashboard Kopdes/Kel Merah Putih di situs resmi merahputih.kop.id, per 21 Juli 2025 pukul 09.38 WIB, menunjukkan sebanyak 81.147 desa/kelurahan telah membentuk Kopdes/Kel Merah Putih melalui musyawarah desa/kelurahan khusus.
Data tersebut juga menunjukkan sebanyak 83.685 desa/kelurahan telah tersosialisasi. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki 83.762 desa/kelurahan.
Masih mengacu laman yang sama, keberadaan Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan bisa memberikan sederet manfaat, mulai dari menekan harga di tingkat konsumen, menekan pergerakan tengkulak, memperpendek rantai pasok, Meningkatkan inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Kemudian, diharapkan Kopdes/Kel Merah Putih juga bisa memodernisasi manajemen sistem perkoperasian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi, menekan tingkat kemiskinan ekstrem, menekan inflasi, hingga meningkatkan harga di tingkat petani dan nilai tukar petani atau kesejahteraan petani naik.
Sebelumnya, Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi mengatakan, kehadiran Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan menjadi simbol gotong royong dan kemandirian ekonomi desa. Hal ini sesuai dengan tujuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 (Inpres 9/2025), yakni untuk mendukung kemandirian bangsa dan swasembada pangan berkelanjutan.
“Kehadiran koperasi desa ini untuk menggerakkan ekonomi di desa, akses pangan dan kesehatan bagi masyarakat desa lebih dekat, tersedia dan terjangkau, memperpendek rantai pasok sehingga dapat menekan inflasi pangan,” kata Budi kepada Bisnis, Sabtu (19/7/2025).
Dia menjelaskan Kopdes/Kel Merah Putih akan menjalankan berbagai lini usaha, salah satunya gerai sembako untuk menjaga stabilisasi harga dari pangan pokok, mulai dari beras, minyak, gula, telur, daging, dan barang penting yang diatur/disubsidi pemerintah seperti gas/LPG, pupuk, hingga obat-obatan.
Selain itu, modal kerja juga tersedia di Kopdes/Kel Merah Putih bagi petani melalui gerai simpan pinjam, yang bermanfaat untuk menekan pergerakan tengkulak.
Kemenkop berharap kegiatan ekonomi desa berputar dan tumbuh sehingga akan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang berkelanjutan.
“Dampak akhirnya kesejahteraan masyarakat meningkat, yang pada akhirnya dapat menekan tingkat kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Menurutnya, dengan mengembangkan potensi lokal, program Kopdes/Kel Merah Putih bisa menempatkan desa sebagai pelaku utama ekonomi dan motor penggerak masa depan.
“Kami ingin menjadikan desa sebagai titik awal kebangkitan ekonomi nasional, melalui peningkatan ketahanan pangan,” pungkasnya.
