Bisnis.com, JAKARTA — China akan mengenakan tarif 34% untuk semua barang dari Amerika Serikat (AS) mulai 10 April 2025, sebagai bentuk balasan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump.
Lantas, apakah Indonesia harus mengikuti langkah China yang akan mengenakan tarif balasan untuk semua produk AS?
Untuk diketahui, Indonesia dikenakan tarif impor resiprokal sebesar 32% dari AS. Tarif tersebut akan mulai berlaku pada 9 April 2025.
Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai pemerintah harus lebih tepat melakukan upaya negosiasi dibandingkan melakukan tarif balasan ke AS.
Menurutnya, pemerintah harus melakukan negosiasi secara strategis dengan penjelasan yang logis terkait kebijakan Indonesia yang dinilai protektif oleh Trump.
Pasalnya, lanjut Eko, Indonesia bukan negara kontributor utama dalam defisit perdagangan AS. Untuk itu, Eko menyebut langkah reaktif dengan retaliasi tidak perlu menjadi opsi pertama.
Baca Juga
“Jalan diplomasi harus diupayakan. Kita [Indonesia] tidak punya kemewahan posisi seperti China yang memilih melakukan retaliasi karena berbagai kemampuan negara tersebut,” kata Eko kepada Bisnis, Sabtu (5/4/2025).
Apalagi, Eko menuturkan bahwa dampak dari kebijakan tarif Trump akan melemahkan perdagangan Indonesia. Dia menyebut, dampak langsungnya relatif moderat lantaran porsi AS sekitar 10% dari total ekspor Indonesia. Namun, perdagangan dengan AS menjadi kontributor surplus tertinggi pada Januari—Februari 2025.
Alhasil, dia menyebut pengenaan tarif sebesar 32% ini akan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tanah Air.
“Mengingat ekspor utama Indonesia ke AS sebagian besar produk padat karya, risiko PHK memang meningkat,” imbuhnya.
Selain itu, Eko menambahkan pengenaan tarif AS terhadap Indonesia ini juga berdampak pada melemahnya nilai tukar rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
“Dampak yang lebih perlu diwaspadai adalah dampak tidak langsung atau ikutan seperti melemahnya rupiah dan IHSG, serta naiknya imbal hasil utang SBN karena risiko meningkat,” ujarnya.
Di samping itu, sambung dia, jika China, Uni Eropa, dan negara-negara mitra Indonesia melemah, maka dampak tidak langsung juga akan besar terhadap permintaan produk Indonesia.
