Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencurigai Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara akan membelanjalan modal awalnya dengan membeli surat berharga negara atau SBN.
Wija menjelaskan bahwa Danantara akan mendapatkan gelontoran modal yang luar biasa besar. Selain dari aset BUMN, Presiden Prabowo Subianto mengaku akan ada Rp300 triliun hasil efisien anggaran yang akan dikelola Danantara.
Permasalahannya, kata dia, tidak banyak instrumen investasi menarik dalam jangka pendek padahal modal tersebut harus segera dibelanjakan agar berdampak positif ke perekonomian.
"Contohnya, pasar modal terlalu beresiko karena banyak saham 'gorengan' dan kolamnya terlalu kecil. Selain itu ada deposito berjangka, namun imbal hasilnya kecil," ujar Wijayanto dalam diskusi daring, Minggu (9/3/2025).
Sementara apabila modal Danantara diinvestasikan ke proyek strategis nasional (PSN), lanjutnya, perlu waktu satu sampai dengan dua tahun untuk capital outlay alias belanja modal.
"Saya khawatir ujung-ujungnya [uang Danantara] ditaruh di SBN. Nah, kalau kita taruh di SBN, ini buruk,"
Baca Juga
Staf khusus wakil presiden untuk ekonomi dan keuangan periode 2014—2019 itu menilai setidaknya ada dua preseden buruk apabila modal Danantara dipakai untuk membeli SBN. Pertama, Danantara akan memfasilitasi kecenderungan pemerintah untuk terus berutang.
Kedua, meski ada aktivitas ekonomi namun tidak akan ada dampak ke perekonomian. Bagaimanapun, sambungnya, sumber dana Danantara berasal dari SBN sehingga tidak masuk akal apabila dana tersebut ditaruh kembali ke SBN.
"Ketika negara itu sedang defisit, menutupnya dengan SBN. Apapun yang dikeluarkan oleh negara ketika defisit bisa diartikan dibiayai sebagian atau seluruhnya oleh SBN [seperti modal asal Danantara]," jelas Wija.
Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan bahwa investasi akan mengikuti prinsip kehati-hatian atau prudent.
Dalam pengambilan keputusan investasi, Rosan melanjutkan bahwa nantinya akan ada tim komite investasi yang akan melakukan analisis mendalam terhadap setiap proyek yang akan didanai termasuk menganalisis 21 proyek hilirisasi dan PSN pemerintah.
“Kami mempunyai parameter-parameter dan memang parameter itu tidak semata-mata hanya dari segi return saja. Namun, parameter juga terkait penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi impor, meningkatkan ekspor, dan tentunya adalah daya saing. Itu juga penting, competitiveness ya," ujar Rosan di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (5/3/2025).
