Bisnis.com, JAKARTA – Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) masuk ke dalam daftar kegiatan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Mengacu pada Lampiran I Peraturan Presiden No. 12/2025 tentang RPJMN 2025-2029, KITB menjadi salah satu dari 83 kegiatan prioritas utama.
Sebelum Perpres RPJMN 2025-2029, keberadaan KITB telah dikukuhkan sebagai salah satu proyek strategis nasional (PSN) dalam Perpres No. 109/2020. Dua tahun kemudian, terbit Perpres No. 106/2022 tentang Percepatan Investasi Melalui Pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang Di Provinsi Jawa Tengah.
Sasaran prioritas pengembangan KITB dalam Perpres ini adalah terwujudnya peningkatan aglomerasi industri di KITB. Pengembangan ini mengandalkan sumber dana dari belanja kementerian/lembaga, dana alokasi khusus, serta BUMN dan swasta.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kemenko Perekonomian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pekerjaan Umum, pemerintah daerah, serta BUMN dan swasta menjadi pelaksana pengembangan KITB.
“Perpres RPJMN ini membuat KITB relevan dengan program pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto,” kata Sekretaris Perusahaan KITB M. Burhan Murtaki, Kamis (6/3/2025).
Baca Juga
Dalam usianya yang baru 4 tahun, KITB yang merupakan bagian dari holding Danareksa, telah berhasil mencetak transaksi lahan 450 hektare (Ha), bagian dari pengembangan klaster I seluas 3.100 ha. Ini artinya, take up rate atau penyerapan lahan di KITB lebih dari 100 ha per tahun, tingkat yang relatif tinggi di antara kawasan-kawasan industri yang ada di Tanah Air.
Burhan mengatakan seluruh lahan itu sudah terisi tenant, berkat infrastruktur yang memadai, yang dibangun oleh berbagai stakeholder. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebelum berubah nomenklatur menjadi Kementerian Umum) membiayai pembangunan sejumlah infrastruktur seperti jalan kawasan sepanjang 50 km, instalasi pengolahan air limbah (IPAL), Instalasi Air Bersih (IPA), dan reservoir.
Ada pula infrastruktur yang didanai oleh penyertaan modal negara (PMN), seperti kantor operasional, bangunan pabrik siap pakai, masjid, dan pematangan lahan fase 1 seluas 450 Ha. BUMN membiayai pembangunan jetty, instalasi gas kawasan, dan simpang susun tol.
Kementerian ESDM membangun jaringan gas Cirebon-Semarang, sedangkan APBN menambahi anggaran untuk pematangan lahan fase 2 seluas 400 Ha.
"Segala dukungan tersebut menjadikan KITB sebagai kawasan industri paling kompetitif di Asia Tenggara,” tambah Burhan.
Di atas lahan tahap I tersebut, terdapat 27 tenant, baik perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA) dengan total investasi Rp17,95 triliun. Tenant-tenant ini bergerak antara lain di bidang material bangunan, alas kaki, otomotif, elektronik, energi terbarukan, dan industri baja. Investasi itu menyerap sekitar 7.000 tenaga kerja per Februari 2025. Setelah full operasional, KITB memproyeksikan serapan tenaga kerja mencapai 250.000 orang.
KITB kini dalam proses pematangan lahan industri tahap kedua dan ketiga seluas 400 Ha dan 140 Ha.Pematangan lahan kini hampir selesai. Jetty atau dermaga sedang dibangun oleh PT Pelindo (Persero). Adapun, akses ke jetty sudah rampung dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum.
“Secara umum, kami sedang melakukan penyiapan infrastruktur. Aktivitas marketing sudah pasti berjalan, termasuk bersama BKPM dan mitra-mitra di negara lain,” jelas Burhan.
Masuk Prioritas Nasional 5
Secara khusus, KITB masuk ke dalam Prioritas Nasional 5 yang menitikberatkan penghiliran sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, industri padat teknologi inovasi, industri dasar, dan pengembangan kawasan.
Prioritas nasional ini dijalankan dengan memanfaatkan sumber daya secara efektif, dan juga menegaskan kedaulatan ekonomi lndonesia, mengurangi ketergantungan terhadap impor, dan menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
Prioritas Nasional 5 memiliki beberapa sasaran dalam lima tahun ke depan. Pertama, rasio industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) ditargetkan 21,9% pada 2029 dari 18,67% pada 2023.
Kedua, biaya logistik turun menjadi 12,5% dari PDB pada akhir periode RPJMN dari 14,29% pada 2024. Ketiga, kontribusi pembentukan modal tetap bruto diharapkan 29,9% terhadap PDB, lebih tinggi dari 29,3% pada 2023. Keempat, andil ekspor barang dan jasa ditargetkan 22,6% terhadap PDB dari 21,7% pada 2023.
Untuk mencapai sasaran Prioritas Nasional 5, penghiliran akan fokus pada nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa sawit, kelapa, rumput laut, serta sagu dan singkong.
Prioritas ini juga mengembangkan industri nasional yang berorientasi ekspor, yang mencakup industri medium-high technology (industri semikonduktor yang merupakan salah satu produk prioritas hasil hilirisasi silika, industri kosmetik dan farmasi, industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, industri dirgantara, serta industri mesin dan perlengkapan), penguatan produktivitas industri padat karya (industri makanan dan minuman, industri tekstil dan produk tekstil, serta industri alas kaki), penguatan industri dasar (industri kimia mencakup penghiliran komoditas minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, serta industri logam dasar besi dan baja mencakup penghiliran komoditas besi dan baja); serta pengembangan sektor jasa industri sebagai enabler bagi pengembangan industri nasional.
Burhan mengatakan Perpres RPJMN akan memandu KITB dalam menyerap tenant-tenant yang memberikan nilai tambah bagi ekonomi Indonesia.
Dia memberi contoh, PT KCC Glass Indonesia, salah satu tenant yang merupakan pabrik kaca terbesar di Asia Tenggara asal Korea Selatan, mengolah pasir kuarsa menjadi kaca lembaran di KITB. Ada pula SEG Solar sebagai produsen solar panel terbesar di Asia Tenggara. Bukan hanya perakitan, tetapi mengolah dari bahan baku sel photovoltaic menjadi solar panel yang siap dipasarkan.
“[Perpres] ini memantapkan kami untuk melaksanakan harapan pemerintah tentang peningkatan hilirisasi di Indonesia,” katanya.
.jpeg?w=348&h=261)
