Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memberikan dampak positif dalam jangka panjang.
Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie menyampaikan, selama efisiensi anggaran dimanfaatkan untuk investasi sumber daya manusia (SDM) ke depannya, dalam jangka menengah-panjang, kebijakan tersebut dapat berdampak positif terhadap negara.
“Selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat,” kata Anin usai menghadiri agenda Indonesia Economic Summit di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2025).
Dia menuturkan, efisiensi anggaran sekitar Rp300 triliun dialokasikan untuk mendukung program-program yang berdampak langsung ke masyarakat seperti makan bergizi gratis.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menambah anggaran makan bergizi gratis dari sebelumnya Rp71 triliun menjadi total Rp171 triliun dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2025.
Menurut Anin, program ini tidak hanya memberikan investasi di SDM saja, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan.
Baca Juga
Kendati begitu, Anin tidak menampik bahwa dalam jangka pendek, kebijakan itu cukup berdampak terhadap dunia usaha. Hanya saja, dia tidak menjabarkan lebih lanjut mengenai dampak jangka pendek imbas efisiensi anggaran pemerintah.
Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 meminta menteri/pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi rencana efisiensi yang di antaranya meliputi perjalanan dinas.
Sementara, kepada Gubernur dan bupati/walikota, diinstruksikan untuk mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%.
“... mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50%,” demikian bunyi poin 2 diktum keempat beleid itu.
Seiring adanya Inpres tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Surat Menteri Keuangan No.S-37/MK.02/2025 mengenai efisiensi belanja kementerian/lembaga dalam pelaksanaan APBN 2025.
