Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyinggung istilah 'Indonesia Incorporated' ketika memberi sambutan di musyawarah nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Lalu, apa arti terminologi yang sudah jarang digunakan tersebut?
Prabowo memakai istilah tersebut ketika menekankan persatuan di internal para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Dalam musyawarah nasional (Munas) Kadin beberapa waktu lalu tersebut, Anindya Novyan Bakrie dikukuhkan sebagai ketua umum dan M. Arsjad Rasjid sebagai ketua dewan pertimbangan usai sebelumnya sempat terjadi dualisme.
“Kita membutuhkan Kadin yang dinamis, pengusaha berani, inovatif, bekerja sama dalam semangat Indonesia Incorporated,” kata Presiden dalam Munas Konsolidasi Persatuan Kadin di Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).
Orang nomor satu di Indonesia itu menjelaskan, dalam konsep Indonesia Incorporated, pemerintah dan pelaku bisnis harus berjalan seiringan untuk mencapai tujuan yang sama di bawah satu komando presiden. Tujuan tersebut, sambungnya, adalah menjadikan Indonesia bangsa yang sejahtera dan bermartabat.
Oleh sebab itu, Prabowo juga mengaku ingin memberikan peran yang lebih besar kepada swasta. Dia mencontohkan berbagai proyek infrastruktur, yang 10 tahun terakhir sebagian besar ditangani BUMN, akan diserahkan kepada swasta.
Baca Juga
“Swasta lebih efisien, swasta lebih inovatif, swasta lebih berpengalaman. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, saya serahkan kepada swasta. Silakan bergerak semuanya,“ ujarnya.
Sementara pemerintah, tambahnya, akan menangani bidang yang menyangkut perlindungan masyarakat dan yang belum bisa ditangani swasta. Prabowo mencontohkan salah satu target utama pemerintah yaitu swasembada pangan.
“Kita rencanakan 4 tahun swasembada pangan. Orang mungkin akan kaget. Jauh sebelum 4 tahun, kita sudah swasembada pangan,” kata Presiden.
Demikian juga dengan swasembada energi. Kepala negara itu berjanji untuk menarik investasi besar-besaran ke industri energi terbarukan selama 2025.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie mengakui pihaknya merupakan mitra strategis pemerintah seperti amanat UU No. 1/1987 tentang Kamar Dagang dan Industri. Oleh sebab itu, Anin menekankan Kadin akan bekerja sama dengan pemerintah membangun perekonomian di tengah berbagai macam peluang dan tantangan.
“Kadin harus membantu pemerintah dengan membuka lapangan pekerjaan, menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan,” jelas Anin pada kesempatan yang sama.
Apalagi, dia melihat kondisi ekonomi global sedang sedang tidak baik-baik saja seperti perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, rantai pasok yang belum pulih, konflik geopolitik yang belum mereda, hingga perebutan dana investasi.
Anin mengeklaim Kadin akan membantu sejumlah program pemerintah seperti program makanan bergizi gratis (MBG) dan ketahanan pangan.
Untuk MBG, ada kurang lebih 11.000 dapur umum yang harus mengepul untuk menyediakan makanan bagi para siswa-siswi se-Indonesia. Menurutnya, para pelaku usaha bisa berpartisipasi lewat pendanaan, penyediaan bahan makanan, hingga transportasi.
Kadin, sambungnya, juga akan mendukung program pembangunan 3 juta rumah murah tiap tahun. Anin menggarisbawahi bahwa program tersebut membutuhkan tenaga kerja dan tenaga material yang tidak sedikit.
“Kami yakin anggota Kadin di 35 provinsi, yang sebentar lagi menjadi 38 provinsi, akan berpartisipasi,” kata Anin.
