Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyatakan program makan bergizi gratis tidak akan menambah beban APBN 2025.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata menjelaskan APBN 2025 memang sudah mencakup pembiayaan program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun. Oleh sebab itu, sambungnya, seharusnya tidak ada beban anggaran tambahan akibat program tersebut.
"Jadi apakah ini akan menyebabkan tambahan defisit di 2025? Mestinya tidak karena sudah kita anggarkan," ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).
Sebagai informasi, program MBG sendiri resmi diterapkan pada Senin (6/1/2025). Dalam peluncuran perdananya, program unggulan presiden Prabowo Subianto itu diselenggarakan di 190 titik yang tersebar di 26 provinsi.
Sementara itu, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membenarkan ada beberapa wilayah yang masih menggunakan uang pribadi Prabowo untuk kebutuhan program MBG.
Hasan mengatakan bahwa salah satu wilayah yang melakukan pengadaan MBG tanpa menyentuh sepeser pun dana APBN terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).
"[Pelaksanaan MBG] di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," katanya kepada wartawan, Senin (5/1/2025).
Dia menjelaskan bahwa sebelum menggunakan APBN, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG memang memanfaatkan anggaran yang sebelumnya telah ada. Salah satunya, dana pribadi Presiden Ke-8 RI itu.
Nantinya, dia melanjutkan bahwa sejumlah wilayah yang belum memakai APBN, termasuk SPPG di Kendari akan memakai dana yang telah disediakan negara untuk makan bergizi gratis.
"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN [Badan Gizi Nasional]," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional mengungkapkan program MBG akan menghabiskan sekitar Rp400 triliun per tahun apabila sudah berjalan secara penuh.
