Bisnis.com, JAKARTA - Situasi di lokasi proyek Rempang Eco City, Kepulauan Riau kembali memanas akibat bentrokan antara warga dengan pekerja PT Makmur Elok Graha (MEG) pada Selasa (17/12/2024).
Dilansir dari Antara, Kamis (19/12/2024), Polresta Barelang menyebut bahwa kericuhan bermula ketika seorang pekerja PT MEG mengamankan sebuah spanduk berisi penolakan proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang dipasang oleh masyarakat.
Mengetahui kejadian itu, warga tidak terima tindakan yang dilakukan oleh karyawan PT MEG dan melakukan tindakan penahanan selama beberapa jam. Akibat kericuhan ini sebanyak empat warga dilaporkan terluka dan satu pekerja PT MEG yang dilarikan ke rumah sakit.
Konflik agraria antara warga dengan pengembang proyek Rempang Eco City sempat pecah pada September 2023. Terdapat rencana pembangunan pabrik kaca di wilayah Sembulang, Kelurahan Rempang Cate yang membuat seluruh warga di empat kampung harus direlokasi sementara ke Batam, sambil menunggu rumah permanen di Tanjung Banon yang disiapkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Rencana ini tentu memancing pro dan kontra, di mana ada warga yang setuju direlokasi atau malah menolaknya.
Kelanjutan PSN Milik Tony Winata
Proyek Rempang Eco City merupakan proyek strategis nasional (PSN) yang akan mengubah permukaan pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa/komersial, agro-pariwisata, residensial, dan energi baru dan terbarukan (EBT).
Baca Juga
Proyek Rempang Eco City dikembangkan oleh PT Makmur Elok Graha (MEG), anak perusahaan Grup Artha Graha milik konglomerat Tomy Winata.
Berdasarkan catatan Bisnis, proyek ini memiliki nilai investasi sebesar Rp381 triliun sampai dengan 2080 dan ditargetkan dapat menyerap 306.000 orang tenaga kerja.
Untuk tahap pertama sampai 2040, akan direalisasikan investasi sekitar Rp29 triliun dengan perkiraan penyerapan kerja mencapai 186.000 orang melalui pengembangan industri manufaktur dan logistik, pariwisata MICE, dan kegiatan perumahan yang didukung oleh perdagangan dan jasa.
Adapun, investasi pertama yang akan masuk, yakni pembangunan pabrik kaca dan panel surya terintegrasi milik Xinyi International Investment Limited dari China. Total nilai investasi yang akan disuntik oleh Xinyi Group senilai Rp174 triliun mencakup 10 proyek yang akan dibangun secara bertahap.
Sepuluh proyek tersebut di antaranya pembangunan kawasan industri terintegrasi, pembangunan pabrik pemrosesan pasir silika, proyek industri soda abu, industri kaca panel surya. Kemudian, investasi proyek industri kaca float, industri silikon industrial grade, industri polisilikon, industri pemrosesan kristal, industri sel dan modul surya dan industri infrastruktur.
Adapun, total lahan Pulau Rempang yang akan dikembangkan dalam proyek investasi jumbo ini luasnya hanya 8.142 hektare (ha) dari total area seluas 17.600 ha.
Dalam perkembangan terbaru, Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam tengah mempercepat proses relokasi terhadap warga terdampak pembangunan Rempang Eco City. Hal ini dilakukan agar proyek Xinyi bisa segera direalisasikan pada 2025.
Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan menyampaikan, pihaknya tengah mempersiapkan lahan yang akan digunakan Xinyi Group dengan merelokasi warga yang terdampak ke Kawasan Tanjung Banon.
“Terkait dengan target awal, yaitu investasi Xinyi, yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah sekarang bagaimana menyiapkan lahannya,” kata Fesly dalam media gathering: Batam Kota Baru Menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Selatan, Rabu (18/12/2024).
BP Batam mengungkap, setidaknya sebanyak 232 kepala keluarga (KK) hingga 4 Desember 2024 sudah bersedia pindah ke hunian sementara. Hingga saat ini, sebanyak 42 KK asal Rempang telah menempati rumah baru di Tanjung Banon, sedangkan 190 KK masih menunggu jadwal pemindahan yang dilakukan secara bertahap.
Pembangunan hunian baru bagi warga terdampak Rempang Eco City juga terus berproses. Fesly mengharapkan, setidaknya sudah ada 200 rumah yang siap hingga akhir 2024.
Untuk pelaksanaan pembangunan hunian baru bagi warga yang terdampak, BP Batam bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Dalam hal ini, Kementerian PU akan melakukan pematangan lahan hingga investasi dasar, sedangkan BP Batam akan membangun hunian.
Selain rumah, pemerintah juga akan membangun fasilitas-fasilitas umum dan sosial seperti sekolah, kantor, pasar, hingga pengolahan sampah terpadu. Pihaknya juga akan membangun dermaga yang diperuntukkan bagi masyarakat nelayan di kawasan relokasi Tanjung Banon.
BP Batam juga akan menggelar program-program pemberdayaan masyarakat, melalui kerja sama dengan pemerintah.
