Bisnis.com, JAKARTA - Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memastikan pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terus berlanjut menjelang perpindahan ASN secara bertahap pada awal 2025.
Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Pantouw mengatakan pembangunan IKN menunjukkan kemajuan signifikan. Dia menyebut pembangunan infrastruktur eksekutif hampir rampung.
Troy menuturkan selaras dengan target pemerintah, pembangunan infrastruktur legislatif dan yudikatif kini menjadi fokus utama yang akan dibangun oleh Otorita IKN.
Pembangunan ini dirancang untuk memastikan Nusantara dapat berfungsi secara penuh sebagai pusat pemerintahan, dengan ketiga fungsi utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang hadir dan berjalan.
"Infrastruktur legislatif meliputi pembangunan gedung-gedung DPR/MPR/DPD, sementara infrastruktur yudikatif akan mencakup gedung Mahkamah Agung dan institusi hukum lainnya. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada tahun 2028, seiring dengan upaya menjadikan Nusantara ibu kota yang sepenuhnya fungsional," ujar Troy dalam siaran pers, Selasa (17/12/2024).
Dari 109 paket pembangunan dari APBN yang terkontrak mulai 2020 hingga 2024, progres pembangunan di IKN sudah mencapai 61,7 persen.
Baca Juga
Dari sisi investasi, Otorita IKN telah mencatat realisasi mencapai Rp58,4 triliun dari delapan groundbreaking yang telah dilaksanakan.
Beberapa investasi swasta telah selesai dan mulai beroperasi, seperti Hotel Nusantara dengan total 191 kamar, Rumah Sakit Mayapada dengan 200 bed layanan patologi, serta Rumah Sakit Hermina yang menyediakan 200 bed layanan gawat darurat.
Selain itu, terdapat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang telah beroperasi di mana mampu menyuplai 10 MW listrik energi terbarukan yang merupakan kerjasama PLN dan Sembcorp Singapore.
Sebagai penunjang pembangunan kompleks legislatif, yudikatif, serta investasi yang telah terbangun di IKN, dalam waktu dekat di awal 2025 akan dibangun jaringan jalan dan MUT (Multi Utility Tunnel) di kawasan 1B dan 1C KIPP IKN.
“Ini bukan proyek tapi kerja bersama yang harus gotong royong kita lakukan. Bukan hanya oleh pemerintah tapi juga oleh masyarakat, lembaga, media, pengusaha baik lokal, nasional dan internasional bahkan orang-orang muda. IKN ibaratnya beranda Indonesia. Ini akan membuktikan bahwa Indonesia mampu memiliki kota pintar berbasis digital yang tetap bisa menjaga keberadaan lingkungan hidup dan keberagaman budaya, karena bukan hanya pembangunan fisik namun juga pembangunan manusia, alam dan lingkungan," ujar Troy.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN dalam rangka persiapan pemindahan ASN pada awal 2025.
Selain itu, dia mengatakan percepatan pembangunan IKN juga dilakukan untuk mempersiapkan rencana pemindahan ibu kota negara pada 2028.
Dia menuturkan, Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan bahwa pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta. Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
"Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dikutip dari laman resmi Kementerian PU, Rabu (11/12/2024).
