Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran kementerian terkait untuk mencegah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terjadi di perusahaan tekstil padat karya, salah satunya PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli pun mengamini alasan Presiden Ke-8 RI itu memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri (wamen) untuk melakukan rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (28/10/2024) siang adalah demi menyelamatkan Sritex.
“Jadi kami juga diminta agar Sritex tetap berproduksi seperti biasa. Kemudian, agar semua karyawan tetap tenang karena pemerintah akan memberi solusi terbaik,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (29/10/2024).
Lebih lanjut, Yassierli menekankan pemerintah akan terus memperhatikan perlindungan tenaga kerja di industri tekstil dalam negeri tersebut. Selain itu, Menaker memastikan bahwa hak-hak para pekerja Sritex tetap terpenuhi.
"Saya lebih concern terkait ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa semua hak-hak dari para pekerja di Sritex itu itu tetap terpenuhi. Mereka tetap tenang dan kemarin saya sudah mengutus Wakil Menteri Ketenagakerjaan untuk ke sana dan Insyaallah menggembirakan dan hasilnya baik," ucapnya.
Apalagi, dia menekankan bahwa kondisi saat ini kondisi perusahaan tersebut masih dalam proses hukum sehingga langkah-langkah selanjutnya akan terus dipantau oleh pemerintah.
Baca Juga
“Ini kan belum ya [pailit], artinya akan ada proses kasasi, dan kemudian kami melihat itu tidak akan terjadi rasanya dan Pak Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK,” imbuhnya.
Menurutnya, upaya pemerintah untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri yang tengah menghadapi tantangan agar PHK tidak akan terjadi lantaran Sritex merupakan industri padat karya.
“[Padat karya] itu salah satu alasan. Tentu kami ingin starting ini baik dan kami ingin memberi sinyal ke perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu macam-macam membuat ekonomi bermasalah dan karyawan itu jadi terganggu,” pungkas Yassierli.
