Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Wacana Prabowo Pecah Kemenparekraf, Pengusaha Wanti-Wanti Hal Ini

Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut bakal melakukan nomenklatur Kemenparekraf. Berikut respons pengusaha.
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Presiden dan Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto (kiri) dan Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan pers seusai Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (24/4/2024). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA - Munculnya kabar bahwa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) akan dipecah pada masa pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha, utamanya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Yang kita khawatirkan itu adalah prosesnya. Apakah dengan pemisahan yang terjadi, pemerintahan Pak Prabowo itu bisa langsung efektif?” kata Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran kepada Bisnis, Senin (14/10/2024).

Maulana menuturkan, penggabungan dan pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di badan pemerintahan bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), hanya ada Kementerian Pariwisata. 

Pada Januari 2015, pemerintah membentuk lembaga bernama Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) guna mendukung pertumbuhan industri ekonomi kreatif. Kemudian pada 2019, Jokowi melebur Bekraf ke Kementerian Pariwisata hingga menjadi Kemenparekraf 

Namun, pada tahun pertama berjalan, Maulana menilai kinerja kementerian tersebut menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian-penyesuaian.

“Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” ujarnya.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.

Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih, berembus kabar bahwa akan ada 46 kementerian di pemerintahan baru. Terdapat sejumlah kementerian yang muncul, baik dari peleburan maupun pemecahan kementerian sebelumnya.

Salah satu kementerian yang kabarnya dipecah yakni Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian ini kabarnya akan dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Selain Kemenparekraf, Kementerian Koperasi dan UKM juga disebut bakal dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UKM. Ada pula Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper