Bisnis.com, JAKARTA - Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025 sudah disepakati dalam sidang Paripurna pada tanggal 19 September 2024.
Tentunya ini menjadi kabar baik dan angin segar bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk bagi pelaku usaha. Berbagai spekulasi yang berkembang terkait dengan proses transisi dan kondisi APBN yang selama ini masih misteri, telah terjawab dengan jelas.
Arsitektur APBN 2025 didesain untuk mendukung transisi agar berlajan efektif dengan menjaga APBN tetap sehat dan kredibel. Berbagai program prioritas yang selama ini telah memberi manfaat nyata bagi masyarakat tetap dilanjutkan, bahkan diperkuat dengan berbagai program unggulan al. Program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, sekolah unggulan, dan lumbung pangan nasional. Tentunya itu semua patut kita syukuri, diharapkan dapat modal yang kuat untuk menyongsong dinamika perekonomian ke depan.
Saat ini, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang tinggi, terutama dipengaruhi oleh tensi geopolitik yang masih eskalatif, perlambatan ekonomi China, gejolak di Amerika Serikat dan Eropa, diikuti dengan fragmentasi dan proteksionisme sehingga memicu terganggunya rantai pasok, volatilitas harga komoditas, tekanan terhadap inflasi, suku bunga dan nilai tukar.
Di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi masih resilien ditopang daya beli yang terjaga dan inflasi yang terkendali dengan kebijakan fiskal yang responsif dan antisipatif. Termasuk kontribusi neraca perdagangan yang masih surplus sebagai hasil penghiliran.
Kinerja Fiskal juga menunjukan perbaikan yang terefleksi dari penerimaan negara yang makin meningkat, defisit makin terkendali pada level 1,61% PDB (2023) dengan keseimbangan primer yang surplus pertama kali sejak 2012 dan rasio utang yang menurun pada level 39,21% PDB (2023).
Baca Juga
Dalam pelaksanaan APBN 2024, sangat dipengaruhi dinamika perekonomian yang bergerak sangat dinamis, volatilitas harga komoditas dan berbagai agenda pembangunan yang harus dijaga tetap optimal. Untuk menjaga agar APBN tetap kredibel dan sustainable ditengah ketidakpastian global maka upaya yang ditempuh sebagai berikut.
Pertama, mengoptimalkan peran APBN sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi dan daya beli masyarakat. Kedua, mendisiplinkan pengelolaan fiskal melalui pengendalian defisit dibawah 3% PDB, menjaga utang dalam batas manageable, dan mendorong penerbitan SBN secara oportunistik. Ketiga, memperkuat kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan.
APBN 2025 didesain untuk mendukung keberlanjutan, penguatan dan akselerasi agar transisi efektif dengan tetap menjaga APBN sustainable.
Dengan mencermati perkembangan terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta mempertimbangkan berbagai kompleksitas tantangan yang dihadapi, Pemerintah bersama DPR RI, menyepakati asumsi dasar makro pada APBN Tahun Anggaran 2025. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%; inflasi terkendali sebesar 2,5%; nilai tukar rupiah sebesar Rp16.000/US$; suku bunga SBN 10 tahun sebesar 7,0%; ICP disepakati sebesar US$82 per barel; dan lifting minyak disepakati sebesar 605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 1,005 juta barel setara minyak per hari.
Untuk itu APBN 2025 didesain untuk menjaga ”Stabilitas, Inklusivitas dan Keberlanjutan”. Untuk mengantisipasi ketidakpastian, sekaligus mewujudkan kesejahteraan dan mendistribusikan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia melalui ”akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”.
APBN Tahun Anggaran 2025 menjadi pilar penting untuk menjaga keberlanjutan, penguatan untuk akselerasi pencapaian visi Indonesia Emas 2045. APBN didesain untuk mendukung transisi agar dapat berjalan efektif. Menjaga keberlanjutan reformasi struktural yang selama ini sudah dilakukan serta menjaga agar kebijakan fiskal tetap sehat dan kredibel dalam jangka menengah-panjang,
APBN 2025 yang sehat, kredibel dan efektif diharapkan menjadi fondasi untuk visi Indonesia Emas 2045. Untuk itu diperlukan upaya konsistensi penyehatan fiskal melalui collecting more, spending better dan prudent serta innovative financing. Optimalisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi yang diperkirakan mencapai sebesar Rp3.005,1 triliun, yang terutama didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp2.490,9 miliar dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 sebesar Rp1.160,1 triliun antara lain untuk mendukung keberlanjutan program prioritas maupun penguatan program unggulan pemerintahan baru. Perinciannya, Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun, renovasi sekolah Rp20 triliun, sekolah unggulan Rp2 triliun, pemeriksaan kesehatan gratis Rp3,2 triliun, penuntasan TB Rp8 triliun, lumbung pangan nasional Rp15 triliun, Rumah Sakit berkualitas Rp1,8 triliun.
Transfer ke Daerah (TKD) disepakati sebesar Rp919,9 triliun diarahkan untuk penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, peningkatan belanja produktif, penguatan local taxing power, serta mempercepat konvergensi antardaerah. Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% PDB atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun, dengan pembiayaan utang diperkirakan sebesar Rp775,9 triliun yang dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable.
Semoga komitmen bersama dalam menghadirkan APBN 2025 yang sehat dan efektif ini, akan menjadi kado indah untuk memuluskan transisi yang smooth sehingga menjadi modal yang kuat untuk mewujudkan Indonesia yang Maju, Adil dan Makmur sesuai visi Indonesia Emas 2025.
