Bisnis.com, JAKARTA - Konektivitas bandara dan pelabuhan menjadi kunci denyut nadi perekonomian nasional bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya meningkatkan kinerja logistik nasional untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya saing perekonomian nasional melalui National Logistics Ecosystem (NLE).
Kebijakan tersebut diperkuat dengan payung hukum berupa Instruksi Presiden No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional.
Adapun, NLE merupakan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi logistik nasional, dengan memastikan kelancaran pergerakan arus barang ekspor dan impor, maupun pergerakan arus barang domestik, baik antar daerah dalam satu pulau, maupun antar pulau.
Data Lembaga National Single Window Kementerian Keuangan (LNSW Kemenkeu) mencatat implementasi ekosistem logistik nasional atau NLE telah mencapai 97% sejak dimulai pada 2020.
Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW Ircham Habib memaparkan Inpres No. 5/2020 berkaitan dengan NLE yang merupakan landasan dalam Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional 2020-2024.
Habib menuturkan, NLE telah diterapkan pada 46 pelabuhan dan 6 bandara. Hingga saat ini penerapan pilar pertama, kedua, dan ketiga NLE pada titik-titik tersebut telah mencapai 100% atau rampung. Sementara itu, penerapan pilar keempat NLE adalah sebesar 75%.
"Secara total implementasi NLE berdasarkan Inpres No. 5/2020 itu sudah sekitar 97%," jelas Habib dalam Seminar Capaian Digitalisasi Transportasi Laut untuk Logistik Indonesia secara daring, Selasa (16/7/2024).
Habib menuturkan, hal tersebut juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam menurunkan biaya logistik ke level 8% pada 2045.
Dia melanjutkan, penerapan NLE disebut telah berdampak pada efisiensi waktu dan biaya pada sektor logistik di Indonesia. Habib menuturkan, survei yang dilakukan Program Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekonomian (Prospera) menyebut, implementasi NLE berimbas pada efisiensi waktu hingga 44,5% dan biaya sebesar 31,9%.
Catatan tersebut kemudian makin optimal pada 2023, dengan efisiensi waktu pada 2023 mencapai 57,7%. Sementara itu, efisiensi biaya yang dihasilkan dari implementasi NLE mencapai 43,56%.
Pengembangan konektivitas juga dilakukan pemerintah di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), melalui implementasi program Tol Laut.
Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (30/11/2023), Husiyo Hadinoto, seorang pelaku usaha di Kabupaten Kepulauan Sangihe telah merasakan manfaat dari layanan Tol Laut karena mendapatkan biaya pengiriman yang murah.
Pria yang sudah menjalani usaha produksi arang selama 5 tahun ini mengatakan rata-rata mengirim 4 kontainer ke Surabaya sebulan sekali, sesuai dengan jadwal kedatangan kapal Tol Laut, untuk memasok ke pabrik briket.
"Sebelum ada Tol Laut, saya pakai jasa pelayaran swasta dengan selisih biaya yang lebih mahal hingga Rp2 juta per kontainer," katanya.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatatkan voyage tol laut mencapai 62,1% dengan jumlah muatan berangkat dan muatan balik sebesar 18.681 teus hingga Agustus 2024.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Hartanto mengatakan, sepanjang 2024, Tol Laut melayani 39 trayek yang menggunakan 37 kapal dan menyinggahi 109 pelabuhan dengan pola subsidi operasional kapal, titip kontainer, dan titip muatan.
“Diharapkan dengan terus berjalannya program Tol Laut maka dapat mewujudkan tujuan tol laut,” kata Hartanto, Senin (12/8/2024).
Adapun, capaian voyage per Agustus 2024 sebesar 62,1% dengan jumlah muatan berangkat dan muatan balik sebanyak 18.681 teus.
Hartanto mengatakan, penyelenggaraan Tol Laut diluncurkan sejak November 2015. Pada penyelenggaraannya tol laut terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari jumlah trayek, muatan dan armada kapal.
Dia menjelaskan lima tujuan tol laut yang ingin dicapai, yaitu menjamin ketersediaan barang untuk menurunkan disparitas harga barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan
Selanjutnya, tol laut diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan menjaga kesinambungan pelayanan penyelenggaraan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan.
Secara terpisah, Indonesian National Shipowners’ Association atau INSA menyebut keberadaan Tol Laut telah mencapai satu tujuan yaitu mendistribusikan bahan pokok penting dan menjangkau pelosok Tanah Air.
“Salah satu tolok ukur keberhasilan tol laut adalah membangun ekonomi di daerah pelosok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemberian subsidi,” kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, Senin (12/8/2024).
Program Tol Laut ini juga dapat diteruskan pada periode pemerintahan selanjutnya dengan beberapa catatan seperti mekanisme hub and spoke dengan memanfaatkan armada komersil yang sudah menjalani rute pelabuhan-pelabuhan besar.
Di sisi lain, pemerintah juga gencar membangun konektivitas udara. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melaporkan sejumlah pencapaian sepanjang satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi.
Budi Karya mengatakan sepanjang 10 tahun, pihaknya menghadapi tantangan luar biasa salah satunya pandemi Covid-19. Namun pandemi tersebut dapat diatasi dengan baik, dan pembangunan transportasi dapat berjalan dengan baik.
“Kami melaporkan pembangunan 45 Proyek Strategis Nasional dengan 193 pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan-pelabuhan dari ujung utara, selatan, barat dan timur Indonesia, semua kita lakukan,” kata Budi Karya dalam sambutan di Hub Space 2024, Jumat (6/9/2024).
Selain itu, Budi memaparkan pihaknya telah melakukan 91 pembangunan bandara baru dan rehabilitasinya.
Pembangunan bandara juga diimbangi dengan pengaturan bandara internasional dan bandara domestik agar bisa lebih memeratakan perekonomian di daerah.
Pemerintah melalui Kemenhub telah resmi menyesuaikan jumlah bandara internasional di Indonesia menjadi 17 bandara dari semula 34 bandara.
Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No. 31/2024 (KM 31/2004) tentang Penetapan Bandar Udara Internasional pada 2 April 2024, jumlah bandara internasional Indonesia berubah dari 34 menjadi 17 bandara.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan KM 31/2004 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi penerbangan internasional pasca pandemi dengan menjadikan bandara sebagai hub (pengumpan) internasional di negara sendiri.
Terlebih, lanjutnya, selama ini sebagian besar bandara internasional hanya melayani penerbangan internasional ke beberapa negara tertentu saja dan bukan merupakan penerbangan jarak jauh, sehingga hub internasional justru dinikmati oleh negara lain.
"17 bandara internasional yang telah ditetapkan sebagai bandara domestik pada prinsipnya tetap dapat melayani penerbangan luar negeri untuk kepentingan tertentu secara temporer [sementara]," katanya dalam siaran pers, Jumat (26/4/2024).
Ketua Umum Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan salah satu dampak dari berkurangnya jumlah bandara internasional adalah mengubah pola penerbangan.
Dia menuturkan, dengan banyaknya bandara internasional, pola penerbangan yang digunakan adalah point to point. Pengurangan jumlah bandara internasional akan mengubah pola penerbangan nasional akan kembali kepada pola hub and spoke.
Manfaatnya, hal ini dapat meningkatkan konektivitas transportasi udara dan terjadi pemerataan pembangunan nasional. Bandara di kota kecil akan hidup dan menjadi penyangga (spoke) bagi bandara di kota yang lebih besar (sub hub).
Bandara sub hub kemudian akan menjadi penyangga bandara hub yang kemudian menghubungkan penerbangan ke luar negeri sebagai bandara internasional.
“Dengan demikian semua bandara dapat hidup, konektivitas penerbangan terbangun dan terjadi pemerataan pembangunan," kata Denon, Minggu (28/4/2024).
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan peningkatan jumlah penumpang angkutan udara domestik dan internasional menjadi masing-masing sebesar 6,04 juta dan 1,59 juta penumpang pada Juli 2024.
Pada angkutan udara domestik, BPS mencatatkan penumpang sebanyak 6,04 juta atau naik 11,04% secara bulanan (MoM) dibandingkan Juni yang sebesar 5,44 juta penumpang.
Sementara itu, secara tahunan (yoy) penumpang pesawat domestik naik 1,53% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,95 juta.
Adapun untuk angkutan udara internasional, BPS mencatatkan kenaikan 20,12% yoy menjadi 1,59 juta penumpang dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 1,33 juta.
Sementara itu secara bulanan, penumpang angkutan udara internasional mengalami kenaikan 1,36% dibandingkan Juni yang sebesar 1,57%.
.jpg?w=348&h=261)
