Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Singapura Umumkan Aturan Baru Kredit Pemilikan Rumah (KPR)

Perdana Menteri Singapura yang baru Lawrence Wong tengah berupaya menarik simpati publik dengan membuat kebijakan perumahan yang lebih baik.
Singapura/Pegipegi
Singapura/Pegipegi

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Singapura mengumumkan regulasi baru terhadap kepemilikan rumah di negara kota tersebut. Kebijakan ini diharapkan mengendalikan kenaikan harga yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Dilansir dari Bloomberg, Selasa (20/8/2024), Perdana Menteri Singapura yang baru, Lawrence Wong disebut tengah berupaya menjaga stabilitas pasar perumahan menjelang pemilihan umum mendatang.

Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh Kementerian Pembangunan Nasional dan Dewan Perumahan & Pembangunan (HDB), pembatasan ini bertujuan untuk menciptakan pasar perumahan yang stabil dan berkelanjutan. 

Salah satu langkah kunci yang akan diberlakukan adalah penurunan batas rasio pinjaman terhadap nilai kredit (Loan-to-Value Ratio) untuk pembiayaan HDB menjadi 75% dari sebelumnya 80%. Dengan aturan ini, maka akan dibutuhkan uang muka lebih besar untuk mendapatkan rumah dalam kelolaan HDB. Meski demikian, batas pinjaman dari bank komersial akan tetap di angka 75%.

Peraturan baru ini akan mulai berlaku pada 20 Agustus 2024 dan akan diterapkan pada transaksi di pasar sekunder serta unit Build-To-Order (BTO) yang akan ditawarkan mulai Oktober.

"Dengan permintaan yang terus kuat dan meluas untuk flat HDB, langkah-langkah ini diharapkan dapat mendinginkan pasar dan mendorong pinjaman yang lebih bijaksana," demikian dinyatakan dalam pernyataan tersebut.

Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan subsidi untuk pembelian rumah pertama. Para warga negara Singa dapat menerima subsidi hingga S$40.000 untuk membantu pembeli rumah pertama kali, terutama mereka yang berpenghasilan rendah hingga menengah.

Bloomberg menilai langkah populis itu sebagai persiapan Wong untuk memenangkan Pemilu bersama Partai Aksi Rakyat (PAP) dalam pemilihan umum berlangsung paling lambat November 2025, tetapi bisa saja dilakukan lebih cepat.

Pemilu ini akan menjadi ujian pertama bagi Wong sejak partainya mengalami penurunan popularitas dalam pemilu 2020, meskipun tetap memenangkan 89% kursi di parlemen. Isu keterjangkauan perumahan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil tersebut, di samping kekhawatiran ekonomi dan pandangan yang lebih terbuka dari kelompok muda terhadap peran oposisi.

Pemerintah Singapura sebelumnya telah mengambil langkah-langkah untuk meredam lonjakan harga properti, terutama di segmen rumah pribadi. Pada April 2023, pemerintah menggandakan bea materai untuk pembeli asing menjadi 60% dan menaikkan pungutan untuk pembeli rumah kedua. Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjaga keterjangkauan dan stabilitas harga perumahan di negara tersebut.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Sumber : Bloomberg
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper