Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juli 2024. Terdapat sejumlah fakta seperti lonjakan biaya pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga kontraksi setoran pajak.
Pengumuman tersebut Sri Mulyani sampaikan dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusar pada Selasa (13/8/2024).
Data-data penting keuangan negara dari awal Januari hingga akhir Juli 2024 terungkap. Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan negara seperti pajak, penerimaan bea cukai, hingga penerimaan tingkat daerah.
Bendahara negara tersebut turut melaporkan belanja negara yang sudah terealisasi, seperti belanja pemerintah pusat untuk pembangunan IKN, subsidi BBM, bantuan sosial hingga belanja pemerintah daerah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Lalu, seperti apa perinciannya? Berikut rangkuman yang telah dihimpun Bisnis.
Baca Juga
Defisit Rp93,4 Triliun
APBN per Juli 2024 mencatatkan defisit Rp93,4 triliun. Naiknya belanja pemerintah menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.
Sri Mulyani menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp93,4 triliun atau setara 0,41% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juni 2024, yaitu Rp77,3 triliun atau 0,34% terhadap PDB.
"Dari total postur, bulan Juli 2024 kita defisit Rp93,4 triliun atau 0,41% dari PDB, masih jauh dari total defisit APBN [yang direncanakan untuk 2024]," ujar Sri Mulyani.
APBN 2024 memang didesain Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB. Artinya, defisit yang terjadi pada Juli 2024 masih dalam rentang proyeksi pemerintah.
Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Juli 2024 mencapai Rp1.545,4 triliun atau setara 55,1% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 4,3% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Sementara itu, realisasi belanja negara pada Januari—Juli 2024 tercatat senilai Rp1.638,8 triliun atau 49,3% dari alokasi pemerintah. Realisasi belanja tercatat melonjak 12,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya.
Anggaran IKN Melonjak
Sebanyak Rp11,2 triliun anggaran pembangunan IKN Nusantara telah direalisasikan sampai Juli 2024. Dana itu setara 26,4% dari pagu anggaran yang disiapkan dalam APBN 2024.
Sri Mulyani memaparkan bahwa total pagu anggaran pembangunan IKN pada 2024 sebesar Rp42,5 triliun. Kendati demikian, baru kurang dari sepertiga yang cair hingga akhir Juli 2024.
"Jadi yang cair baru Rp11,2 triliun untuk yang pagu 2024 ini yang nilai 42,5 triliun," jelasnya.
Bila ditelisik, jumlah pagu Rp42,5 triliun berbeda dari pagu yang direncanakan pada awal 2024 yang senilai Rp40,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan senilai Rp1,9 triliun.
Sri Mulyani memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Terungkap juga bahwa anggaran penyelenggaraan upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT Kemerdekaan RI) di IKN Nusantara tahun ini mencapai Rp87 miliar.
PMI Kontraksi
Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur tercatat merosot ke zona kontraksi sejalan dengan sejumlah industri yang ‘babak belur’.
Sri Mulyani mengungkapkan setidaknya terdapat empat industri paling tertekan pada Juli 2024. Pertumbuhan industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) pada Juli 2024 harus stagnan alias tidak tumbuh atau tumbuh 0%.
Sementara industri alas kaki hanya tumbuh 1,9% (year-on-year/yoy). Kemudian industri karet mampu tumbuh 2,1%. Di sisi lain, industri mesin menunjukkan kontraksi pada Juli 2024 sebesar 1,8%.
“Ini menggambarkan area manufaktur yang sedang mengalami tekanan. Entah saingan barang impor. Oleh karena itu, menteri terkait mereka akan melakukan langkah-langkah yang keluarnya dalam bentuk PMK. Entah menggunakan bea masuk, entah pakai cara tarif, atau cara lain,” jelas Sri Mulyani.
Setoran Pajak Anjlok
Setoran pajak hingga Juli 2024 mencapai Rp1.045,32 triliun atau mencapai 52,56% dari target APBN 2024. Setoran dari pajak tersebut tercatat terkontraksi 5,8% dari periode yang sama tahun lalu.
Meski telah mengantongi lebih dari setengah target tahun ini, Sri Mulyani menyampaikan setoran pajak cukup tertekan mulai April 2024, khususnya untuk setoran Pajak Penghasilan (PPh) dari sektor migas dan nonmigas.
Tercatat PPh Migas selama Januari hingga Juli 2024 senilai Rp39,32 triliun atau secara bruto terkontraksi sebesar 13,21%.
"Migas itu karena lifting minyak, produksi minyak kontraksi atau terus mengalami penurunan tidak pernah mencapai target yang ada di APBN meski harga meningkat," ujar Sri Mulyani.
Adapun, untuk APBN 2024, pemerintah mematok target lifting minyak bumi sebesar 580—609 ribu barel per hari. Sementara realisasi per Juni 2024 mencapai 576,2 ribu barel per hari.
Pertumbuhan yang negatif juga tercatat pada kinerja PPh Nonmigas. Hingga Juli 2024, penerimaan dari PPh Nonmigas senilai Rp593,76 triliun atau terkontraksi 3,04% secara bruto.
Kendati demikian, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan aliran modal asing tetap masuk ke pasar keuangan Indonesia atau terjadi capital inflow senilai Rp5,25 triliun, meskipun pada pekan lalu terjadi gejolak di pasar keuangan.
Perinciannya, capital inflow dari surat berharga negara (SBN) masuk senilai Rp4,17 triliun per 9 Agustus 2024. Selain itu, aliran modal melalui saham masuk senilai Rp1 triliun.
