Agus menerangkan bahwa kontraksi PMI manufaktur Indonesia dipengaruhi oleh penurunan secara bersamaan antara output dan pesanan baru. Terlebih, permintaan pasar yang turun sehingga penjualan semakin susut.
Untuk itu, dia pun mendorong sinergi kebijakan pemerintah untuk mendukung kinerja industri manufaktur. Ekspansi pada PMI manufaktur dapat kembali cemerlang apabila pemerintah mengembalikan kebijakan yang pro industri.
"Posisi sektor manufaktur sudah sangat sulit karena kondisi global, termasuk logistik, sangat tidak menguntungkan bagi sektor ini. Oleh sebab itu, para menteri jangan mengeluarkan kebijakan yang justru semakin membunuh industri," ujarnya.
Tren penurunan PMI manufaktur telah berlangsung sejak Peraturan Menteri Perdagangan No 8/2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No 36/2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor pada Mei 2024.
Berturut-turut PMI manufaktur pada Mei-Juli 2024 terus menurun bila dibandingkan dengan PMI manufaktur April 2024 (sebelum pemberlakuan relaksasi impor).
Pada April 2024, PMI manufaktur mencapai 52,9, kemudian turun menjadi 52,1 pada Mei 2024, lalu menjadi 50,7 pada Juni 2024, dan 49,3 di Juli 2024.
Baca Juga
Dalam hal ini, hasil survei PMI manufaktur Juli 2024 dinilai dapat membuka mata para menteri dan pemangku kepentingan akan perlunya keselarasan langkah dan pandangan dalam membangun industri dalam negeri.
"Kemenperin tidak bisa sendiri dalam hal ini. Menjaga kinerja sektor manufaktur bukan saja untuk mempertahankan agar nilai tambah tetap dihasilkan di dalam negeri, namun juga melindungi tersedianya lapangan kerja bagi rakyat Indonesia," tuturnya.
