Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut mendorong agar pembelian LPG 3 kg bisa dibatasi seperti halnya yang bakal diterapkan pada BBM bersubsidi.
Usulan tersebut disampaikan Erick selepas rencana pemerintah untuk memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang bakal efektif per 17 Agustus 2024.
Menurut Erick, sisa dana hasil pengetatan belanja subsidi itu bisa disalurkan untuk menopang program pemerintah lainnya.
“Tidak hanya buat BBM, tapi kita berharap juga buat gas, karena LPG impornya tinggi sekali sekarang,” kata Erick dalam acara TikTok Pos Aja! di Jakarta, Rabu (10/7/2024).
Kendati demikian, Erick menambahkan, kementeriannya saat ini masih menunggu pengesahan dari revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Saat ini, pemerintah tengah menyelesaikan proses legal untuk pengesahan beleid tersebut.
Adapun, Perpres itu bakal menjadi acuan teranyar untuk pembatasan pembelian BBM bersubsidi, Pertalite dan Solar.
Baca Juga
“Saya tunggu saja, karena itu kan harus ada kebijakan. Kan inget lho, bahwa BBM ini kan korporasi, bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong,” ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa pembatasan akan mulai dilakukan pada 17 Agustus 2024.
Hal ini diberlakukan sebagai upaya pemerintah untuk mendorong penyaluran subsidi yang tepat sasaran. Pengimpelementasian kebijakan ini pun sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, Pertamina sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi, itu akan bisa kita kurangi,” katanya melalui unggahan di akun Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).
Hal ini disampaikannya mengingat defisit APBN diperkirakan meningkat pada akhir 2024, seiring dengan belanja negara yang meningkat, sementara pendapatan negara berpotensi tidak tercapai.
Untuk diketahui, defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan naik menjadi sebesar Rp609,7 triliun atau setara dengan 2,7% dari PDB. Perkiraan defisit tersebut naik dari target sebelumnya yang sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% dari PDB.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memproyeksikan penyaluran liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg bakal melebihi alokasi APBN 2024 atau overkuota sampai akhir tahun ini.
Otoritas hilir migas memperkirakan konsumsi gas melon subsidi sampai akhir 2024 mencapai di angka 8,121 juta ton. Prognosa itu lebih tinggi dari alokasi yang ditetapkan dalam APBN 2024 di angka 8,03 juta ton.
“Proyeksi kami untuk outlook sampai 2024 adalah sebesar 8,121 juta ton, sedikit lebih dari yang sudah ditetapkan dalam APBN,” kata Dadan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, Rabu (29/5/2024).
Sementara itu, realisasi penyaluran LPG 3 kg pada periode Januari-April 2024 telah mencapai 2,68 juta ton atau 33,3% dari kuota yang ditetapkan dalam APBN tahun ini.
Adapun, Kementerian ESDM mencatat kenaikan penyaluran LPG 3 kg selama 2019 sampai dengan 2022 berada di kisaran 4,5% setiap tahunnya. Kendati demikian, terjadi tren penurunan pada penyaluran 2022 ke 2023 ke level 3,2%.
