Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad menyampaikan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu diatur ulang atau reschedule dengan mempertimbangkan penerimaan negara yang seret.
Cucun menuturkan bahwa pembangunan tidak perlu dipatok dalam batas waktu tertentu mengingat keterbatasan keuangan negara. Terutama penerimaan negara yang pada tahun ini diramal tak capai target.
“Jangan terlalu mendesak harus selesai dalam batas waktu berapa tahun gitu. Karena harus disesuaikan juga dengan kondisi keuangan negara. Kami merekomendasikan penyelesaian harus disesuai dengan keuangan negara,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (9/7/2024).
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga melihat adanya kemungkinan-kemungkinan anggaran IKN ke depannya akan dialokasikan lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.
Maklum, pemerintah melalui APBN hanya mengakomodir 20% dari total kebutuhan pembangunan IKN atau hanya sekitar Rp93 triliun.
Sementara sejak 2022 hingga 2024, APBN mengalokasikan Rp72,5 triliun. Rinciannya, telah terealisasi senilai Rp5,5 triliun pada 2022, sejumlah Rp27 triliun pada 2023, serta alokasi Rp40 triliun pada 2024.
Per Mei 2024, dari total Rp40 triliun telah tersalurkan Rp5,5 triliun baik untuk pembangunan klaster infrastruktur dan noninfrastruktur.
Artinya, APBN hanya memiliki tanggungan atas Rp20,5 triliun lagi dan sisanya diserahkan kepada swasta. Sejauh ini, Cucun melihat Prabowo hanya perlu menjalankan program-program warisan Jokowi yang mendesak.
“Kita kan tadi pakai tema RKP juga inklusif berkelanjutan. Jadi mana yang sustainable yang harus dijalankan, masih bisa berjalan karena itu kayak zero kemiskinan ekstrem itu kan harus diselesaikan,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo percaya diri akan mendanai pembangunan IKN dengan APBN. Di mana pemerintah akan mengeluarkan Rp16 triliun setiap tahunnya untuk membangun ibu kota baru tersebut.
“Ya, benar, US$35 miliar [dana yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN], tapi perhitungannya adalah dalam periode 25 sampai 30 tahun proses penyelesaian. Jadi kebutuhan anggaran sekitar US$30 miliar selama 30 tahun itu berarti US$1 miliar [atau Rp16 triliun, asumsi kurs Rp16.000] per tahun. APBN Indonesia bisa menanggungnya. Jadi kami sangat percaya diri," tegasnya dalam forum internasional Qatar Economic Forum 2024, dikutip Rabu (16/5/2024).
