Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan anggaran subsidi dan kompensasi energi bakal bertambah atau bengkak pada akhir tahun dari target APBN 2024.
Sri Mulyani menuturkan bengkaknya anggaran subsidi dan kompensasi energi terjadi sebagai akibat dari pergerakan harga minyak yang masih tinggi dan nilai tukar rupiah yang melemah.
“Subsidi energi dalam hal ini diperkirakan akan mengalami kenaikan dengan beberapa parameter perubahan harga minyak, maupun dari sisi lifting dan nilai tukar,” tuturnya dalam Raker Banggar dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia, Senin (8/7/2024).
Pasalnya, estimasi belanja negara akan naik Rp87,1 triliun hingga akhir tahun. Meski demikian, Sri Mulyani tidak menyebutkan jumlah estimasi kenaikan subsidi dan kompensasi yang ditanggung APBN.
Pasalnya, untuk subsidi dan kompensasi energi mempertimbangkan fluktuasi harga Indonesia crude price (ICP), depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi, diperkirakan akan tercermin pada semester II/2024.
Namun dalam paparannya, tertulis dampak dari depresiasi rupiah akan mendorong tambahan subsidi dan kompensasi energi pada tahun ini.
“Belanja Non K/L sudah memperhitungkan dampak depresiasi rupiah terhadap subsidi energi & kompensasi Rp37,1 triliun,” sebagaimana tertulis dalam paparannya.
Adapun, Bendahara Negara tersebut menekankan bahwa tidak akan ada kenaikan harga BBM meski pergeseran harga minyak dan nilai tukar rupiah.
Artinya, bukan masyarakat yang akan menanggung kenaikan BBM dari kenaikan harga minyak dan depresiasi nilai tukar.
“Meskipun terjadi perubahan parameter, APBN yang harus mengemban bebannya. Ini ditujukan agar momentum pertumbuhan dan daya beli masyarakat masih bisa terjaga,” jelasnya.
Hingga semester I/2024, pemerintah telah menyalurkan 7.167.700 kiloliter BBM atau hampir sama dengan tahun lalu dengan penyaluran volumenya 7.164.200 kiloliter BBM atau turun 0,05%.
Sementara penyaluran LPG 3 Kg meningkat 1,4% (yoy) menjadi sepanjang Januari hingga Juni 2024. Untuk penyaluran listrik bersubsidi tercatat adanya peningkatan jumlah pelanggan dari 39,2 juta pelanggan tahun lalu, tahun ini mencapai 40,6 juta pelanggan.
Usai rapat tersebut, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata juga enggan menyebutkan angka Rp37,1 triliun sebagai tambahan anggaran subsidi dan kompensasi.
“Itu nanti kita lihat, karena kita kemungkinan melihat apakah semua bisa dibayar, sampai triwulan tiga gitu. Itu ada unsur-unsur [ICP dan kurs] nanti kita lihat,” ungkapnya.
Sepanjang 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp189,1 triliun untuk subsidi energi. Secara perinci, alokasi terbesar diberikan untuk subsidi LPG senilai Rp87,45 triliun, kemudian listrik Rp75,83 triliun, dan subsidi jenis bahan bakar tertentu (BBM JBT) senilai Rp25,82 triliun.
Sebagai catatan, angka tersebut belum termasuk kompensasi energi (BBM dan listrik) yang direncanakan sejumlah Rp329,9 triliun pada 2024.
