Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mengusulkan empat arah kebijakan program unggulan yang akan menjadi fokus dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun anggaran 2025 atau tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyampaikan empat arah kebijakan tersebut, diantaranya pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, serta pertumbuhan ekonomi tinggi.
Keempat program tersebut pun kata Isa sinkron dengan program yang tertuang dalam visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Pertama, terkait program pendidikan, Isa mengatakan bahwa pemerintah sejak 2019 hingga 2024 terus menjaga agar pendidikan bermutu dan berkomitmen mengalokasikan belanja pos ini sebesar 20% dari total alokasi belanja APBN.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp665,0 triliun, naik 29,5% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pendidikan pada 2023.
“Beberapa pemikiran dari arah kebijakan penganggaran kita, pertama, peningkatan akses pada seluruh tingkat pendidikan. Tapi, yang kita harapkan, diberikan fokus pada pendidikan anak usia dini [PAUD] dan perguruan tinggi, ini sejalan juga dengan yang ada di dalam RKP [rencana kerja pemerintah,” katanya dalam rapat Panja di Badan Anggaran DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Baca Juga
Kedua, program di bidang kesehatan, Isa menyampaikan bahwa pemerintah juga terus mengupayakan menjaga kualitas belanja dan kecukupan belanja di pos kesehatan.
Beberapa fokus yang akan dilakukan, yaitu peningkatan pemenuhan gizi dan nutrisi anak serta ibu hamil, akselerasi penurunan stunting, termasuk peningkatan efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
“Khusus stunting, kami usulkan adanya penguatan intervensi yang spesifik pada 2025. Kemudian, intervensi masih terus kita lakukan, antara lain dengan memastikan ketahanan pangan rumah tangga, perbaikan kualitas air minum dan sanitasi untuk daerah tertentu yang masih mengalami permasalahan tersebut,” jelas Isa.
Ketiga, terkait program pengentasan kemiskinan dan pemerataan, beberapa fokus yang akan dilakukan, yaitu perbaikan sasaran program guna mengurangi inclusion dan exclusion error, meningkatkan efektivitas desain dan implementasi program.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan percepatan graduasi dari kemiskinan, juga memperkuat perlindungan sosial sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population.
Keempat, terkait pertumbuhan ekonomi tinggi, Isa mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur masih akan terus dilanjutkan, tidak hanya untuk layanan dasar, tetapi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya jalan tol.
“Yang jadi arah kebijakan belanja, adalah pemerataan infrastruktur dasar dan penguatan ekonomi, yaitu TIK, konektivitas, energi dan pangan, kemudian PSN [proyek strategis nasional], termasuk pembangunan IKN [Ibu Kota Nusantara] yang akan kita jaga momentumnya dan kita upayakan akan betul-betul menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi,” kata Isa.
Selain itu, pemerintah juga akan berfokus mendorong perluasan kebijakan hilirisasi pada 2025, tidak hanya hilirisasi industri berbasis tambang, tetapi juga hilirisasi berbasis agro, misalnya pada produk perikanan, rumput laut, hingga crude palm oil (CPO).
“Kita ingin memastikan beberapa industri yang sudah ada akan terus diperkuat sehingga kita memiliki nilai tambah yang semakin baik, ini termasuk industri baterai dan kendaraan listrik, kemudian kita ingin memastikan standardisasi industri yang lebih baik,” tuturnya.
Dia menambahkan, dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah juga akan melakukan penguatan investasi. Oleh karena itu, akan dilakukan pembenahan sistem dan kebijakan terkait kemudahan berusaha, efektivitas dan efisiensi birokrasi, pembangunan infrastruktur untuk kelancaran distribusi, termasuk penyusunan peta peluang investasi dan perbaikan iklim investasi.
"Pemerintah pun akan mendorong penguatan kerja sama ekonomi melalui peningkatan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas, peningkatan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar produk Indonesia, serta penguatan SDM," jelasnya.
