Bisnis.com, JAKARTA - Sejumlah anggota Komisi VI DPR RI menyoroti usulan holding BUMN farmasi, PT Bio Farma (Persero) yang mengajukan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp2,21 triliun untuk 2025.
Anggota DPR Komisi VI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Rieke Diah Pitaloka, mengatakan kondisi keuangan perseoran dan anak usahanya PT Kimia Farma Tbk. dan PT Indofarma Tbk. merugi dan berada di pusaran polemik fraud.
"Saya merasa tidak bisa menyetujui PMN Rp2,2 triliun dengan persoalan di holding perusahaan yang masih berantakan seperti ini," kata Rieke, dikutip Kamis (20/6/2024).
Dia tidak setuju lantaran PMN bukan hanya bersumber dari dividen yang dihasilkan BUMN. Sebagian besar sumbernya berasal dari APBN yang diperoleh dari pajak rakyat. Rieke menolak penggunaan APBN untuk menyelesaikan persoalan BUMN.
Untuk diketahui, berdasarkan laporan keuangan unaudited kinerja Holding BUMN Farmasi (konsolidasi) pada 2023 menunjukkan penurunan pendapatan 28% menjadi Rp15,2 trilliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21,2 triliun.
Sementara itu, rugi bersih konsolidasi pada 2023 (unaudited) mencapai sebesar Rp2,16 triliun, sedangkan tahun sebelumnya tercatat profit Rp490 miliar. Kerugian Bio Farma disebabkan besaran kerugian KAEF senilai Rp1,8 triliun dan INAF sebesar Rp605 miliar.
Baca Juga
Hal ini pun menjadi sorotan Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin Ak yang menyebut peranan holding yang semestinya mampu meningkatkan efisiensi dan kinerja masing-masing BUMN dengan bersinergi.
"Bungkusnya saja holding tetapi masih jalan sendiri-sendiri. Malah mungkin bahkan satu ngalor, satu ngidul, satu ngetan, satu ngulon. Enggak ada sinergi di dalamnya, apakah seperti itu? Tentu ini harus kita kritik," ujar Amin.
Dia pun keheranan atas kinerja keuangan holding BUMN farmasi yang mengalami penurunan meskipun terdapat momentum meningkatnya permintaan obat ketika pandemi yang semestinya mendorong pertumbuhan infustri farmasi.
Sebelumnya, Direktur Utama Bio Farma, Shadiq Akasya, mengatakan pihaknya meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tahun 2025 sebesar Rp2,21 triliun untuk capital expenditure (Capex) pembangunan fasilitas produksi baru.
Bio Farma berencana untuk mengembangkan pabrik farmasi baru di luar pabrik existing saat ini yang berlokasi di Pasteur, Bandung. Alokasi PMN juga diperlukan untuk pembaruan mesin dan teknologi yang ada saat ini.
"PMN yang kami harapkan untuk ke depan saat ini adalah untuk kepentingan di Biofarma operation, perlu diketahui bahawa bisnis vaksin ini, Biofarma sepertinya kita juga sudah terlambat mungkin 10-15 tahun lalu untuk pembaruan mesin-mesin," ujar Shadiq dalam RDP Komisi VI DPR RI, Rabu (19/6/2024).
