Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 kepada Joko Widodo (Jokowi) dan jajaran menteri lainnya di Istana Kepresidenan, Senin (26/2/2024).
Terpantau dalam unggahan Sri Mulyani melalui akun Instagram @smindrawati, dalam jajaran menteri yang hadir, calon presiden Prabowo Subianto yang merupakan Menteri Pertahanan turut duduk bersama dalam rapat tersebut.
“Saya menyampaikan draft rancangan awal Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal [KEM-PPKF] 2025 dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara,” kata Sri Mulyani, Selasa (27/2/2024).
Lebih lanjut, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penyampaian ini sesuai mandat UU Keuangan Negara, Menteri Keuangan menyusun KEM-PPKF sebagai landasan awal penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun depan (2025).
Terlebih, tahun depan merupakan tahun pertama presiden baru yang akan memimpin menggantikan petahana Jokowi yang habis masa jabatannya pada Oktober 2024.
“KEM-PPKF dan RAPBN 2025 disiapkan dalam periode transisi ke Pemerintahan Baru hasil Pemilu 2024,” kata Bendahara Negara tersebut.
Baca Juga
Sri Mulyani mejelaskan, dalam KEM-PPKF dipresentasikan kondisi dinamika dan tantangan ekonomi global seperti kenaikan suku bunga global (higher for longer) yang mempengaruhi arus modal, nilai tukar dan biaya pendanaan (cost of fund).
Bukan hanya itu, juga kondisi geopolitik dan proteksionisme serta trend teknologi digital, perubahan iklim dan penuaan penduduk (aging population) di berbagai negara maju.
“Kebijakan Fiskal dan APBN sangat penting dalam menangani tantangan pembangunan: kualitas sumber daya manusia, infrastruktur, inklusivitas dan kesenjangan, dan transformasi ekonomi dan ekonomi hijau. berbagai tantangan pembangunan harus ditangani dan diselesaikan,” jelasnya.
Di tengah tantangan tesebut, pemerintah akan terus menjaga kebijakan fiskal dan APBN dengan hati-hati (prudent), akuntabel dan disiplin agar tetap sehat, kredibel/dipercaya dan berkelanjutan (sustainable).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut juga menekankan bahwa APBN adalah instrumen penting dan strategis serta diandalkan untuk memecahkan berbagai tantangan pembangunan untuk mencapai tujuan Indonesia maju adil dan sejahtera.
Di sampping hal itu, APBN juga menjadi instrumen penting dalam melindungi ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman dan gejolak seperti pandemi, perubahan iklim dan persaingan geopolitik.
Sebagai informasi, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang berisi ulasan mendalam terkait gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal. Dokumen ini disusun setiap tahun untuk dijadikan panduan penyusunan anggaran di tahun berikutnya.
Hal-hal yang termuat dalam KEM-PPKF ini nantinya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan rancangan belanja untuk tahun mendatang, RAPBN, dan kemudian dibahas dan disetujui oleh DPR untuk menjadi APBN.
Defisit APBN Melebar
Usai rapat tersebut, Sri Mulyani mengungkapkan dalam postur awal APBN 2025 ini telah ditetapkan defisit anggaran berada di rentang 2,45% hingga 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi dari target awal pemerintah dalam APBN 2024 yang sebesar 2,29%.
“Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45% hingga 2,8 persen dari GDP,” ujarnya.
Mesti tidak menyampaikan secara gamblang alasan pelebaran defisit ini apakah karena adanya makan siang gratis atau tidak, Sri Mulyani menekankan bahwa hal ini untuk memenuhi pembiayaan kebutuhan masing-masing Kementerian/Lembaga serta berbagai komitmen pemerintah.
