Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa penandatanganan pelepasan sisa kewajiban divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) kepada holding BUMN tambang MIND ID akan digelar sore ini, Senin (26/2/2024).
Arifin mengatakan, besaran divestasi saham yang akan ditransaksikan antara Vale dan MIND ID, yakni sebesar 14%. Namun, dia enggan memerinci lebih lanjut mengenai nilainya.
Adapun, berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, hasil negosiasi setahun belakangan antara kedua belah pihak telah menyepakati ssia besaran divestasi di level 14% dengan harga sekitar Rp3.000-an per saham atau di bawah harga reguler saat ini.
"Entar sore sama Pak Erick [Menteri BUMN]. Bocorannya [nilai] sekitar itu lah. 14% volumenya," ujar Arifin usai rapat terbatas kabinet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024).
Penandatanganan dokumen transaksi pengambilalihan saham divestasi INCO bakal diadakan hari ini sekitar pukul 16.00 WIB. Seremoni itu rencananya bakal disaksikan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menyampaikan harapannya agar MIND ID bisa memastikan keberlanjutan hilirisasi bijih nikel dari cadangan yang saat ini sudah dipetakan INCO.
Baca Juga
Untuk diketahui, INCO melaporkan capaian produksi nikel dalam matte 70.728 ton pada 2023. Volume itu meningkat dibandingkan dengan periode 2021-2022. Adapun, produksi itu naik 18% dari torehan sepanjang 2022 sebanyak 60.090 ton.
“Kita ingin memastikan rencana-rencana yang ada di Vale itu bisa terus kita jaga untuk hilirisasi,” kata Dadan, Jumat (23/2/2024).
Sepanjang tahun lalu, MIND ID mendorong agar perseroan dapat lebih agresif lagi mengakuisisi kewajiban divestasi INCO sebagai salah satu persyaratan perpanjangan kontrak, konversi kontrak karya (KK) yang berakhir Desember 2025 menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
MIND ID ingin menjadi pengendali operasi serta finansial dari perusahaan tambang nikel yang memiliki konsesi di Sulawesi tersebut. Selain itu, INCO dianggap mesti mengembalikan sebagian konsesi lantaran tidak terlaksanannya kewajiban investasi untuk proyek Sorowako, Pomalaa dan Bahodopi yang tertuang dalam KK hasil amandemen 17 Oktober 2014.
