Bisnis.com, JAKARTA - Ada momen menarik saat debat capres pamungkas di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (4/2/2024), yaitu kala Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membahas masalah bantuan sosial (bansos) di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Dalam kesempatan debat capres, moderator memberikan kesempatan kepada capres no 3 Ganjar Pranowo untuk bertanya kepada capres no 1 Anies Baswedan. Lantaran ini merupakan sesi tanya jawab, capres no 2 Prabowo Subianto hanya bisa menonton Anies dan Ganjar 'menguliti' masalah bansos yang dibagikan pemerintahan Jokowi.
"Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini adalah bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi dengan baik. Menurut Pak Anies, bagaimana tata kelola bansos agar tidak saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan sehingga inilah satu harapan yang betul-betul diterima oleh rakyat?" kata Anies saat Debat Capres terakhir di JCC, Minggu (4/2/2024).
Anies pun menjawab pertanyaan Ganjar. Menurut Anies, semua pihak harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Pasalnya, bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima.
"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberikan bulan ini. Kalau dibutuhkannya tiga bulan lagi, ya tiga bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih," jawab Anies.
Kemudian yang kedua, kata Anies, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya, diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi.
Baca Juga
Kemudian ketiga, Anies tidak kalah penting ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera, itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan.
Sebagai bagian dari perubahan, Anies siap mengusung program Bansos Plus yang angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan, dan diberikan bekal pelatihan pendampingan pelan-pelan supaya mereka bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera.
"Anies juga menegaskan bansos ini adalah atas nama negara. Ketika bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kardusnya diberi label, dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya," tutur Anies.
Ganjar pun mengiyakan pemikiran Anies. Menurut Ganjar, proses logic thinking-nya adalah datanya diperbaiki. Dengan demikian, lanjutnya, betul-betul bansos yang diberikan yang rencananya tadi menurunkan kemiskinan, mengurangi gap, menurunkan kemiskinan oke ternyata.
"Berapapun besarnya, gap-nya tetap tinggi. Ini menarik, dan kami punya data yang kita bisa baca dan tentu saja ini penting memang paradigma bansos sekali lagi ini betul-betul hak rakyat. Tugas negara dan pemerintah adalah memastikan itu bahwa ini tepat sasaran dan tepat waktu, tadi yang disampaikan betul. Dan Kami usul bantuannya ganti aja deh bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial, bukan menciptakan bantuan sosial," kata Ganjar.
Anies mengatakan kepada Ganjar untuk memikirkan opsi bahwa bantuan itu bisa berbentuk transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang. Pasalnya, kata dia, pengadaan bantuan sosial itu pada satu sisi memang membantu, di sisi lain ini memberikan usaha pada justru usaha-usaha raksasa, karena yang diisikan di situ adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa.
"Dan ini yang menurut saya harus dikoreksi, bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash ini salah satu yang perlu kita pertimbangkan, mereka akan langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang soal data. Data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. Kami pernah lakukan di situ, pasti sama ini yang diberikan kepada RT RW, mereka musyawarah mencocokkan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa yang dalam daftar itu yang keliru. Maka PKK, LMK, kemudian karang taruna, RT RW mereka bisa membantu. Datanya akurat, dananya dipakai sesuai kebutuhan," jelas Anies.
