Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertahanan (Kemhan) tercatat langganan sebagai instansi yang memiliki anggaran paling besar dari Menteri Keuangan (Menkeu).
Sebut saja dalam kepemimpinan petahana Menhan Prabowo Subianto yang menjabat sejak 23 Oktober 2019, atau dalam periode kedua pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), selalu memiliki anggaran paling besar.
Hanya pada 2021 anggaran Kemenhan turun ke posisi ketiga, disalip oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian PUPR.
Mengacu Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), realisasi dana yang Menkeu Sri Mulyani Indrawati berikan untuk kementerian Prabowo pada 2019 tercatat di angka Rp112,88 triliun atau 12,92% dari total belanja K/L kala itu.
Sementara pada 2020, Sri Mulyani mengeluarkan anggaran senilai Rp136,87 triliun untuk Kemenhan. Jumlah ini naik Rp23,99 triliun dari dari realisasi 2019.
Kemudian pada 2021, Prabowo menerima DIPA untuk belanja pegawai, modal, dan barang dengan total anggaran Rp125,87 triliun. Turun Rp11 triliun dari 2020.
Baca Juga
Realisasi belanja pegawai 2021 pada Kementerian/Lembaga terbesar didominasi oleh Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kementerian Agama. Sementara, realisasi belanja barang terbesar, salah satunya didominasi oleh Kemenhan untuk modernisasi Almatsus, Alutsista, Non Alutsista, dan sarpras pertahanan.
Sepanjang periode jabatan calon presiden (capres) nomor urut 2 tersebut sebagai Menhan, anggaran paling besar tercatat pada 2022 dengan angka mencapai Rp150,43 triliun.
Dalam LKPP 2022 tercatat, naiknya belanja Kemenhan yang masuk dalam fungsi pertahanan keamanan ini mencerminkan langkah pemerintah yang meningkatkan prioritasnya terhadap bidang pertahanan dan keamanan, antara lain melalui langkah modernisasi alutsista, modernisasi almatsus serta dukungan sarana dan prasana bidang pertahanan dan keamanan.
Sementara pada 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Kemenhan senilai Rp134,32 triliun. Secara perinci, belanja pegawai dianggarkan senilai Rp54,16 triliun, belanja barang mencapai Rp46 triliun, dan belanja modal di angka Rp34,12 triliun.
Realisasi sementara untuk belanja modal Kemenhan tahun anggaran 2023 tercatat mencapai Rp70,9 triliun atau meningkat hampir dua kali lipat dari APBN.
Utamanya, untuk berbagai modernisasi alutsista, nonalutsista, dan sarana prasara pertahanan dari mulai alat apung, kapal perang, kapal Angkatan Laut, kendaraan tempur, pesawat udara, rudal, hingga kapal selam.
“Itu semua terealisir di belanja Kemenhan yang tahun ini mencapai Rp70,9 triliun untuk belanja modalnya. Tahun sebelumya Rp50,2 triliun, jadi naiknya 36%,” ungkap Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers, dikutip Minggu (7/1/2024).
Sementara itu, pada tahun terakhirnya menjabat atau pada 2024, Bendahara Negara memberikan alokasi APBN kepada Prabowo senilai Rp139,27 triliun.
Jika dirincikan, Berdasarkan lampiran III Perpres No. 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, belanja Kemenhan pada 2024 terdiri dari Rp54,74 triliun belanja pegawai, Rp44,39 triliun belanja barang, dan Rp40,11 triliun belanja modal.
Adapun, belanja alutsista juga masuk dalam rincian Kemenhan, misalnya belanja untuk pengadaan/harwat alutsista strategis sebesar Rp3,07 triliun pada pos belanja barang dan Rp18,46 triliun pada pos belanja modal.
Selain itu terdapat belanja pengadaan alutsista integratif sebesar Rp299,96 miliar dan pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista integratif sebesar Rp5 miliar.
Lebih lanjut, terdapat belanja untuk pengadaan alutsista matra laut sebesar Rp1,347 triliun dan pemeliharaan/perawatan/peningkatan alutsista matra laut sebesar Rp1,81 triliun.
Belanja Kemenhan selama Prabowo menjabat:
2019 Rp112,88 triliun
2020 Rp136,87 triliun
2021Rp125,87 triliun
2022 Rp150,43 triliun
2023 Rp134,32 triliun
2024 Rp139,27 triliun
