Bisnis.com, JAKARTA – Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyinggung cawapres dari nomor urut 1, yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Gibran menyinggung rencana pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar (AMIN) yang berencana untuk mengkaji ulang pembangunan IKN.
“Saya ingat sekali Gus Muhaimin sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN, ini gimana ini nggak konsisten, dulu dukung sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan,” sentil Gibran dalam Debat Perdana Cawapres, Jumat (22/12/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Cak Imin terpantau tersenyum sambil menganggukan kepalanya soal dirinya ikut meresmikan IKN. Sebagaimana diketahui, Cak Imin merupakan petahana Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Lebih lanjut, dalam sesi menjawab pertanyaan dari panelis, Gibran menekankan bahwa pembangunan IKN tidak membebankan seluruhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hanya 20% saja.
Pembangunan ini pun, bukan semata-mata membangun bangunan pemerintah, namun untuk pemerataan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.
Baca Juga
“Sekali lagi Gus mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan Indonesia, sebagai simbol tranformasi pembagunan di Indonesia,” pungkasnya.
Dalam debat tersebut, Cak Imin sebelumnya menekankan pentingnya kemampuan mengambil skala prioritas dalam pembangunan.
Dirinya mencontohkan, program besar yang ambisius, salah satunya IKN, membutuhkan anggaran hampir Rp500 triliun.
“1% saja dari Rp400 sekian triliun, untuk bangun seluruh jalan di Kalimantan beres, membangu seluruh kota di Kalimantan beres. 3% dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di Kalimantan,” pungkasnya.
Adapun, realisasi belanja untuk Ibu Kota Negara (IKN) Rp 13 triliun per Oktober 2023 dari total alokasi Rp29,3 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN) 2023.
Pagu belanja IKN sebesar Rp29,3 triliun tersebut meliputi belanja infrastruktur sebesar Rp 26,3 triliun dan belanja non infrastruktur senilai Rp3 triliun.
