Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi pembiayaan lewat penerbitan utang turun menjadi Rp345 triliun per 12 Desember 2023.
Berdasarkan data APBN Kita, realisasi utang per 12 Desember 2023 sebesar Rp345 triliun. Angka tersebut turun jauh dari APBN 2022 sebesar Rp544,4 triliun (year-on-year/yoy) dan desain awal APBN, yaitu Rp696,3 triliun.
"Ini adalah hal positif. Jika mengacu Perpres 75/2023, target pembiayaan diturunkan dari Rp598,2 triliun menjadi Rp479,9 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan UU APBN awal maupun Perpers 75/2023, pembiayaan kita yang terealisasi hingga 12 Desember itu jauh lebih kecil atau lebih rendah," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (15/12/2023).
Menurutnya, penurunan realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang sejalan dengan outlook yang telah ditetapkan. Pasalnya, defisit APBN akan lebih rendah dibandingkan UU APBN awal maupaun Perpres 75/2023.
Adapun,anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tercatat melanjutkan tren defisit dengan nilai Rp35 triliun per 12 Desember 2023. Sri Mulyani menyampaikan secara persentase, defisit tersebut jauh dari ketentuan Undang-undang (UU) APBN 2023, yang dirancang senilai Rp598,2 triliun.
“Jadi defisit hingga 12 Desember 2023 yang hanya Rp35 triliun atau 0,17% itu jauh lebih kecil dari desain defisit awal yang sebesar Rp598,2 triliun,” paparnya.
Baca Juga
Dia menyampaikan keseimbangan primer hingga 12 Desember 2023 masih mencatatkan surplus sejumlah Rp289,6 triliun. Walaupun lebih rendah dari posisi surplus Oktober 2023 yang senilai Rp365,4 triliun.
Secara perinci, Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya telah mengumpulkan pendapatan negara hingga 12 Desember 2023 sejumlah Rp2.553,2 triliun. Capaian tersebut tercatat sudah melewati target awal APBN 2023 di angka Rp2.463 triliun. Namun, membandingkan dengan APBN 2023 yang sudah direvisi melalui Perpres No. 75/2023, masih di bawah target Rp2.637,2 triliun.
“Kami masih belum mencapai [target revisi], tetapi dari APBN awal sudah 103,66% sudah melewati,” lanjutnya.
Sejalan dengan hal tersebut, realisasi belanja negara telah mencapai Rp2.588,2 triliun, masih jauh dari target yang sudah di revisi di angka Rp3.117,2 triliun.
“Jadi kalau dibandingkan dengan Perpres No. 75/2023 yang sudah merupakan revisi dari uu awal, belanja Rp2.588,2 triliun adalah 83%,” jelas Menkeu.
