Bisnis.com, JAKARTA – Berbagai tantangan perlu dihadapi dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.
Tantangan ini pun tersebar dalam berbagai aspek. Dalam pemenuhan layanan dasar, misalnya, pemerintah perlu melakukan perluasan penyediaan akses terhadap perumahan yang layak, aman, dan terjangkau.
Selain itu, pemenuhan air minum dan sanitasi berkualitas sebagai dasar utama untuk menjamin kehidupan yang sehat dan produktif bagi masyarakat juga menjadi hal yang krusial.
Sektor infrastruktur energi dan ketenagalistrikan juga menghadapi hambatan besar, seperti pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga listrik yang belum optimal dan merata.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melakukan upaya serius untuk mengembangkan sumber daya energi baru terbarukan (EBT) dan memanfaatkan energi ramah lingkungan (green energy) guna memenuhi kebutuhan energi sambil menjaga keberlanjutan alam.
Kendala dalam pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Program Prioritas turut menjadi tantangan untuk memastikan ketersediaan lahan yang memadai untuk pembangunan infrastruktur. Penyelesaian masalah pengadaan lahan ini pun menjadi kunci mempercepat proyek prioritas dan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, tantangan di sektor infrastruktur konektivitas dan transportasi ada pada percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan jalan tol. Untuk menjawab tantangan ini, perlu adanya pengembangan sistem jaringan jalan nasional yang terintegrasi, termasuk peningkatan kapasitas bandara, fasilitas pelabuhan, layanan angkutan laut, dan prasarana perkeretaapian.
Seluruh hal ini dirancang untuk menghubungkan antar wilayah, mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), mengoptimalkan potensi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) juga masih menghadapi sejumlah hambatan. Padahal, sektor ini menjadi elemen penting di era digital saat ini.
Salah satu tantangan di sektor ini adalah pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan TIK yang belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3TP).
Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi layanan digital yang mendukung ekonomi digital, stabilitas layanan publik, dan digitalisasi pemerintahan agar manfaat TIK dapat merata di seluruh wilayah Indonesia.
Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Indonesia 2024
Berikut ini lima arah kebijakan pembangunan infrastruktur guna menjawab tantangan tersebut:
- Pertama, fokus utama adalah mempercepat pembangunan infrastruktur yang menjadi penggerak ekonomi, terutama dalam aspek konektivitas dan transportasi, energi dan ketenagalistrikan, serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian untuk mendukung ketahanan pangan.
- Kedua, prioritas diberikan pada penyediaan infrastruktur pelayanan dasar dan proyek-proyek strategis yang mendukung prioritas pembangunan.
- Ketiga, dukungan terhadap percepatan penyelesaian pembangunan IKN secara bertahap dan berkelanjutan menjadi tujuan utama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
- Keempat, pemerataan dan penguatan akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung transformasi digital diutamakan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terhubung secara digital.
- Kelima, mendorong pemberdayaan partisipasi badan usaha melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
Dengan menetapkan arah kebijakan ini, anggaran infrastruktur untuk tahun 2024 diarahkan untuk mempercepat dan meratakan pembangunan, sekaligus mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Anggaran dan Hasil Pembangunan Infrastruktur 2024
Anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2024 mencapai Rp422,7 triliun. Nilai tersebut naik 5,8% dibandingkan anggaran dalam outlook APBN 2023 sebesar Rp399,6 triliun. Anggaran pembangunan infrastruktur tahun 2024 tersebut dialokasikan ke sejumlah sektor untuk menghasilkan hasil yang nyata.
Di sektor layanan dasar dan pangan, misalnya, anggaran digunakan untuk pembangunan rumah susun dan khusus ditargetkan sebanyak 6.032 unit, dengan penambahan rehabilitasi sarana pendidikan dasar dan menengah sebanyak 613 unit sekolah.
Sementara itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.270 liter/detik, serta pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi seluas 4.000 Ha dan 38.000 Ha.
Di sektor bidang konektivitas dan transportasi, anggaran difokuskan pada pembangunan jalan baru sepanjang 271,2 km, jalan tol beroperasi sepanjang 50,8 km, dan konstruksi jalur kereta api secara kumulatif sepanjang 7.451 km.
Pembangunan jembatan baru dengan total panjang 4.796,2 m, beserta pembangunan flyover, underpass, dan terowongan sepanjang 2.231,1 m menjadi suatu kesatuan dari upaya peningkatan konektivitas. Selain itu, investasi melibatkan pembangunan 21 lokasi bandara baru dan 36 pelabuhan penyeberangan baru.
Di sektor energi dan ketenagalistrikan, anggaran dialokasikan untuk melanjutkan proyek-proyek seperti pembangunan pipa transmisi gas bumi tahap I (Ruas Cirebon – Semarang), pembangunan 16 unit bendungan, dan pemasangan listrik baru untuk 80.000 rumah tangga.
Sementara itu, anggaran di sektor infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dialokasikan untuk investasi dalam sistem siaran digital sebanyak 62 unit, penyediaan akses internet baru di 30 lokasi, dan operasional proyek SATRIA dalam rangka penyediaan kapasitas satelit (leased capacity satellite) tahap I & 2 sebesar 29,7 Gbps.
Dengan alokasi anggaran yang mendalam tersebut, proyek-proyek diharapkan dapat mendukung transformasi ekonomi, menciptakan pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
