Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Mutualisme Jokowi dengan Freeport: Beri Perpanjangan Kontrak 20 Tahun

Jokowi membuka opsi mutualisme dengan PT Freeport Indonesia yang kontrak tambangnya akan berakhir pada 2041.
Progres konstruksi smelter konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia di  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/3/2023)/Bisnis-Denis Riantiza Meilanova
Progres konstruksi smelter konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) JIIPE, Gresik, Jawa Timur, Rabu (29/3/2023)/Bisnis-Denis Riantiza Meilanova

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka opsi mutualisme dengan PT Freeport Indonesia yang kontrak tambangnya akan berakhir pada 2041.

Orang nomor satu di Indonesia itu membuka opsi mutualisme untuk memperpanjang kontrak kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) milik perusahaan asal Amerika Serikat itu sehingga mereka mendapat perpanjangan kontrak sampai 20 tahun lamanya usai 2041.

Kendati demikian, pemerintah memang memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar perpanjangan kontrak tersebut dapat terealisasi, yakni Indonesia juga akan mendapat tambahan saham 10% yang kini sudah memiliki mayoritas saham Freeport sebanyak 51%.

Kepala Negara pun menyambut baik pembahasan mengenai penambahan divestasi saham Freeport sebanyak 10% untuk Indonesia hingga perpanjangan izin tambang yang telah mencapai tahap akhir.

Hal ini disampaikannya saat menerima Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat, pada Selasa (14/11/2023).

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan [divestasi] 10% saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” ungkap Presiden Jokowi kepada Ricard Adkerson.

Presiden Jokowi pun berharap agar langkah divestasi saham atau kepemilikan saham untuk Indonesia sebanyak 10% itu dapat diselesaikan pada akhir November 2023.

"[Saya harap] selesai di akhir bulan ini," pungkas Jokowi.

Sebelumnya pada Juni 2023, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta agar kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia (PTFI) bertambah hingga mencapai di atas 51 persen.

Menurutnya, hingga saat ini pemerintah masih melakukan proses pembicaraan terkait dengan perpanjangan ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang akan rampung pada 2041, di mana salah satu syaratnya Freeport harus melepas saham kembali ke pemerintah.

“Divestasi Freeport masih terus, ini masih proses pembicaraan terus. Intinya kami minta tambahan presentasenya, bukan di 51 persen, tetapi ada tambahan persentase lagi,” kata Jokowi kepada wartawan di Smelter Tembaga Freeport Indonesia, Selasa (20/6/2023).

Lebih lanjut, Kepala Negara pun menegaskan bahwa pemerintah meminta tambahan persentase yang lebih besar untuk kepemilikan saham bagi PT Freeport Indonesia (PTFI). Adapun, saat ini kepemilikan saham Indonesia di Freeport ialah sebesar 51 persen.

“Yang jelas lebih besar dibandingkan yang sekarang,” tandas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Akbar Evandio
Editor : Nancy Junita
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper